GK Sultra Mendukung Penuh Kinerja Pemerintahan Jokowidodo

Baubau / Sultra1News – Baubau, 21 Desember 2018. Siaran Pers. Galang Kemajuan (GK) Sulawesi Tenggara Mendukung Program Perhutanan Sosial Presiden Jokowidodo sehingga Masyarakat Adat Bugi dapatkan Akses Legal Kelola Kawasan hutan di Kawasan KPHP Lakompa.

Sejak Indonesia merdeka banyaknya persepsi umum bahwa adanya rakyat illegal masuk dalam hutan kini telah dihapus dengan adanya Program Presiden Jokowi melalui Perhutanan Sosial. Dimana Perhutanan sosial sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat, untuk mengelola hutan. Sehingga dengan adanya program Perhutanan Sosial dapat menghapuskan persepsi adanya rakyat yang ilegal di dalam kawasan hutan.

Perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat adat bugi sejak tahun 1969 yang kemudian dikawal oleh Galang Kemajuan Sultra pada tahun 2016 agar masyarakat Adat Bugi dapat mengakses Hutan dikawasan Hutan produksi KPHP Lakompa akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2017. Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 5869/MENLHK-PSKL/PSL.0/10/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara Lembaga Adat Bugi dengan Pengelola Hutan KPHP Lakompa, Kota baubau dan Kabupaten buton selatan, provinsi Sulawesi tenggara seluas ± 501,3 hektar.

Sehubungan dengan adanya Pengakuan dan Perlindungan kemitraan kehutanan antara Lembaga adat bugi dengan pengelola Hutan KPHP Lakompa, maka dengan ini Organisasi Sosial kemasyarakatan Galang Kemajuan Sulawesi tenggara menyatakan ;
Pertama, mendukung penuh Program Perhutanan sosial yang merupakan salah satu Nawacita Presiden Jokowi dalam hal ini Kemitraan Kehutanan antara Masyarakat adat Bugi dengan KPHP Lakompa dimana Presiden Jokowi melalui Kementerian lingkungan Hidup dan kehutanan yang dipimpin oleh Ibu menteri SITI NURBAYA telah menghadirkan keadilan ekonomi Rakyat terhadap masyarakat Adat bugi.

Kedua, Galang Kemajuan Sulawesi Tenggara berharap agar Presiden Jokowi melalui Kementerian Lingkungan Kehutanan benar-benar melindungi Hak konstitusional Masyarakat adat Bugi di Kawasan KPHP Lakompa sehingga Masyarakat Adat bugi benar-benar berdaulat mengelola Hutan disekitar mereka.

DIVISI HUKUM DAN HAM GALANG KEMAJUAN SULAWESI TENGGARA.

APRILUDIN, SH.

(GA/SSN) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *