Insiden Tanjung Sari, Kapolri Copot AKBP Heru Pramukarno Dari Jabatannya.

Luwuk / Sultra1News – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mencopot Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Heru Pramukarno dari jabatan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Banggai, Sulawesi Tengah.

Diduga Langkah ini dilakukan setelah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan investigasi seputar insiden kericuhan yang terjadi saat proses penggusuran lahan seluas 20 hektare di Tanjung Luwuk, Kabupaten Banggai pada Senin (19/3). “Hari ini saya mendapatkan informasi dari Asisten SDM, Kapolresnya dicopot untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh paminal propram,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, saat dikonfirmasi Sabtu (24/3).

Dia menerangkan, penyidik Propam Polri menemukan indikasi pelanggaran dalam pembubaran massa aksi saat polisi melakukan pengawalan proses penggusuran lahan di Tanjung Luwuk. Namun, jenderal bintang dua itu menolak membeberkan dugaan pelanggaran yang dilakukan polisi secara rinci saat itu. “Sudah ada indikasi (pelanggaran), tidak sesuai prosedur yang dilakukan. Ada beberapa hal,” katanya. Setyo menjelaskan, pihaknya memiliki prosedur dalam membubarkan massa.

Pembubaran massa, menurutnya harus dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan dialog lebih dahulu. Dia menambahkan, polisi juga tidak boleh menggunakan gas air mata secara sembarangan untuk membubarkan massa. Alat tersebut, menurutnya, hanya bisa dilakukan dalam menghadapi situasi tertentu. “Ketika itu tidak dilakukan, kami tidak boleh langsung melakukan penembakan gas air mata.

Itu ada prosedurnya,” ujar mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan (Wakabaintelkam) Polri itu. Penggusuran lahan di Tanjung Luwuk berlangsung ricuh.

Dalam sebuah video berdurasi sekitar satu menit yang beredar di media sosial terlihat barisan ibu-ibu menggelar pengajian dengan duduk di jalan, sekaligus menghalangi sejumlah petugas yang berusaha melakukan penggusuran.

Tidak lama kemudian, lemparan batu mengarah ke barisan petugas dan menyebabkan suasana menjadi ricuh. Aksi massa itu kemudian dibalas petugas dengan melepaskan gas air mata. Saat peristiwa itu, polisi menangkap 26 orang karena dianggap menghalangi proses eksekusi lahan. Saat proses eksekusi berlangsung, polisi mengerahkan aparat sebanyak 837 personel gabungan. “Saat peristiwa mereka menghalangi pelaksanaan eksekusi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hery Murwono kepada wartawan SSN.

Jurnalis Senior Djery Lihawa, juga Putra Kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah, Menyesalkan atas insiden yang terjadi di Daerahnya. Dia mengatakan peristiwa ini seharusnya tidak terjadi kalau kedua belah pihak antara Oknum aparat dan Masyarakat terkait sengketa lahan yang di akan di eksekusi dibicarakan dengan cara musyawarah guna mencari jalan solusi.

Menurut Djery Lihawa, yang paling bertanggung jawab adalah Bupati Kabupaten Luwuk Banggai dan Ketua DPRD yang di duga ikut membiarkan pasca kejadian tersebut. Mengenai oknum aparat polisi yang terlibat kita serahkan kepada Institusi dalam hal ini Pak Kapolri Jenderal, Tito Karnavian sebagai pimpinan tertinggi untuk bisa memberikan hukuman yang setimpal jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap insiden eksekusi tanah yang memakan korban yakni dari pihak masyarakat Tanjung Sari.

“Jangan cuma Kapolres-nya yang jadi korban pencopotan, tapi juga Kapolda Sulawesi Tengah harus bertanggung jawab,” Tegasnya.

Peristiwa Insiden ini adalah Preseden Buruk bagi Bangsa ini dimana seharusnya pihak kepolisian harus mereformasi diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat bukan menjadi musuh bagi masyarakat apalagi masyarakat kecil yang ada di Tanjung Sari, Tutupnya.

(GA/SSN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *