Tak Izin Lingkungan, Polisi Bakal Koordinasi ke Jaksa Dalami Kasus Reklamasi Moko

Baubau / Sultra1News – Polres Baubau terus mendalami kasus reklamasi pantai di Desa Moko Kabupaten Buton Tengah (Buteng), yang dilaporkan oleh LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barakati) pada senin 24 April 2018 lalu.
Proyek dana desa 2017 senilai Rp 657 juta itu diduga kuat tak melalui proses kajian lingkungan terlebih dahulu. Aktivis menduga proyek tersebut tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
Terbaru, LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barakati) Kepulauan Buton menyerahkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra ke penyidik. Surat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa proyek penimbunan pantai Moko belum memiliki izin lingkungan.
“Surat yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup itu menyampaikan bahwa tidak ada izin lingkungannya. Tapi kita mau koordinasikan dulu dengan Jaksa, bisa tidak surat itu dijadikan alat bukti,” ujar Plt Kasat Reskrim Polres Baubau, AKP Ronald Abdul Gani Sirait saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jum’at (31/8/18).
Dikatakanya, koordinasi itu sekaligus untuk memastikan apakah surat itu sah menjadi keterangan ahli untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebab, saat ini pihaknya membutuhkan keterangan tambahan dari ahli.
“Kita sudah mengirimkan surat kepada ahli untuk dimintai keterangan, namun belum mau memberi keterangan. Kalau penyampaian hasil koordinasi boleh, maka kami lanjutkan,” tuturnya.
Dalam pendalaman kasus tersebut, dirinya mengaku pihaknya sudah memintai keterangan sejumlah saksi termasuk diantaranya aparatur desa Moko.
“Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari para saksi-saksi,” ungkapnya.
(Ady/SSN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *