Napi Boleh Nyalek, Bawaslu Baubau Sambut Baik Putusan MA Tersebut

BAUBAU / Sultra1News.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Baubau, sangat menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan PKPU Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Menurut, Ketua Bawaslu Kota Baubau, Waode Frida Vivi Oktavia SH, putusan MA ini telah ditunggu-tunggu oleh Masyarakat. Kendati demikian pihaknya bukan mendukung prilaku koruptif, tetapi kata dia, Bawaslu menjaga hak konstitusional Warga Negara.

“Semua lembaga Negara, termasuk KPU dan Bawaslu dibentuk untuk mencapai tujuan dan cita2 negara, menjaga hak kostitusional warga negara dan mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik,” ungkapnya pada Sultra1news.com, Sabtu (15/9/18).

Dikatakannya pula, Bawaslu sempat berbeda berpendapat dengan KPU, tentang pembatasan hak konstitusional. Menurutnya Hak memilih dan dipilih adalah hak dasar, hak kostitusional Warga Negara yang wajib dilindungi oleh negara.

“Pembentukan lembaga penyelenggara dimaksudkan adalah untuk melindungi hak tersebut, melalui media atau alat yang diciptakan oleh negara berdasarkan pasal 22 Huruf e yaitu pemilu,” ujurnya.

Wanita yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa ini, mengatakan perlindungan hak ini juga terkontrol sampai pada semua level penyelenggaran pemilu, maka KPU diberi kewenangan regulatif untuk membentuk PKPU dalam rangka menjaga hak tersebut agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara terhadap hak tersebut.

“Apa yang harus di atur dalam PKPU? Adalah semata-mata berkaitan dengan tehnis penyelenggaraan dalam rangka menguatkan dan menjaga hak tersebut, bukan sebaliknya membatasi hak tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, Hak konstitusional hanya boleh dibatasi oleh pemilik kedaulatan yaitu rakyat, melalui parlemen yang dituangkan dalam UU Atau putusan pengadilan.

Untuk di Ketahui Peraturan KPU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang menyebutkan bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

(Ady/SSN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *