Kepala KPHP Lakompa Diduga Ikut Terlibat Loloskan Barang Bukti dua Truk Kayu Ileggal Sono Keling

Baubau / Sultra1News.com – Kepala KPHP (Kesatuan Pengamanan Hutan Kawasan Produksi) unit III, Lamberi S Hut Msi, disebut sebut diduga kuat ikut berkonspirasi turut serta meloloskan ratusaan kubik jenis kayu sono keling dan jati dari hutan Kawasan Produksi yang di rambah secara Ileggal oleh sejumlah oknum pencuri.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan, Selasa (11/9/18) malam, dua truk berhasil diamankan KPH Lakompa bersama Polsek Batauga. Sementara pada Selasa (12/9) pagi, KPH unit V Wakonti, juga berhasil mengamankan satu unit truk yang lolos dari hutan kawasan KPH Lakompa, dengan nomor polisi DT 1144 XX, berwarna hijau dengan muatan ratusan batang kayu sono keling.

Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan (Kabid PPH) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr Yasir Syam SP MP, mengatakan dua kasus penangkapan tiga truk yang muatan ratusan batang kayu sono keling tersebut. Pihaknya juga telah menurunkan penyidik untuk melakukan penyelidikan kasus itu.

“Sesuai dengan laporan memang ada dua kendaraan yang di amankan KPH di Polsek Batauga, dan ada juga satu kendaraan yang diamankan oleh KPH wakonti di Baubau. Penyidik yang baru tiba kemarin sore juga langsung melaporkan hasil tidakan-tindakan yang telah dilakukan kesana,” ungkapnya pada Sultra1news melalui via telfon, Kamis (16/9/18).

Kendati demikian, dikatakanya pagi tadi dirinya mendapat informasi, barang bukti yang sempat dititipkan di Polsek Batauga, yang di kembali ke KPH Lakompa, berjumlah dua truk barang bukti tersebut hilang.

“Hal ini mengagetkan kami, Karna proses penyidikan kasus itu belum selesai. Maka kami juga belum bisa memberikan petunjuk lebih jauh, Karna kami sementara dalam pendalaman penyidikan, tiba-tiba barang bukti hilang. ini sangat merepotkan kami,” tuturnya.

Pihanya juga belum bisa berprasangka lebih jauh, terkait hilangnya barang bukti tersebut. Namun, ditegaskanya fakta dilapangan adalah barang bukti telah hilang.

“Hal ini bukan atas perintah Kadis Provinsi ataupun dibidang perlindungan. Karna hal tersebut dalam penaganan KPH Lakompa, kami juga tidak tau hilang barang bukti ini seperti apa,” ungkapnya.

Ditegaskanya, jikalau ada pembahasan antara KPH Lakompa dan seseorang yang mengklaim sebagai pemilik kayu tersebut, hal itu bukan atas dasar perintah ataupun petunjuk dari Dinas Kehutanan Provinsi.

“Saya tidak akan membenarkan. Tapi yang jelas ini bukan petunjuk dan bukan perintah kami,” ujurnya.

Pun begitu, dirinya menuturkan bahwa akan melakukan langkah-langkah, baik langkah internal ataupun External, untuk meminta laporan dari KPH Lakompa terkait alasan sehingga bisa sampai dilepaskan.

“Jadi dari semua pihak ini agar bisa bertanggung jawabkan akan apa yang telah di lakukannya,” pungkasnya.

Dalam hal melaporkan kepada pihak berwajib untuk menerbitkan DPO terhadap dua truk yang dibawa kabur. Menurutnya hal ini masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan.

Namun ditambahkanya, Jika ada anggota KPH yang sengaja melakukan atau membatu jalanya Ileggal Loging. Maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan Hukum.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 50 dan pasal 78 UU No 41 / 1999 tentang kehutanan, dengan ancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).

“Karna Ileggal Loging adalah suatu hal yang merusak lingkungan dan perlu ditindak hukum. Siapapun dia tetap akan kita tindaki secara hukum jika itu terbukti,” tegasnya.

Sementara itu, KPH Lakompa, Lamberi saat coba dihubungi wartawan melalui telepon selulernya tak pernah memberikan respon dan tak mau menerima panggilan beberapa wartawan yang hendak konfirmasi terkait kasus tersebut.

(Ady/SSN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *