Lamberi dan Salah Satu Anggota DPRD Muna Barat, Terancam di Polisikan oleh LPKP Sultra

Baubau / Sultra1news.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sulawesi Tenggara (Sultra), berencana akan melaporkan Kepala KPH Lakompa Lamberi dan juga salah satu Anggota DPRD Muna Barat, H Akbar ke Mapolres Buton. Atas duga telah melakukan tindak pidana korupsi, atau penggelapan terhadap barang bukti kayu ilegal Sono Keling di Kantor KPH Lakompa beberapa waktu lalu.

Ketua LPKP Sultra, La Ode Tuangge melalui kuasa hukumnya, Adnan SH mengatakan selain akan melaporkan Lamberi dan H Akbar. Nama Polhut KPH Lakompa, Julius dan oknum yang mengaku sebagai pemilik kayu, Ismail, juga turut serta dilaporkan pihaknya.

“Benar kami telah bulat untuk melaporkan empat oknum itu ke Polres Buton. Rencananya minggu ini, sekarang sementara kami lengkapi berkasnya,” Ungkap kuasa hukum La Tuangge pada Wartawan, Rabu (10/10/18).

Lebih lanjut, Kata Adnan Sapaan Akrab Kuasa Hukum La Tuangge itu, pihaknya berencana untuk melapor ke empat oknum tersebut. Karna telah diduga melakukan tindak pidana korupsi atau penggelapan terhadap barang bukti dua truk kayu Ilegal yang disita oleh KPH Lakompa beberapa waktu lalu.

Tujuan laporan yang bakal di ajukan pihaknya, kata dia, sebagai wujud kepedulian terhadap penegakan hukum di negeri ini. Karena menurutnya setiap yang bersalah tanpa terkecuali harus diproses hukum.

“Ini sebagai peringatan agar dalam menjalankan tugas negara harus profesional, tidak boleh main-main, tidak boleh semaunya,”Ungkapnya.

Sebelumnya, dua truk kayu ilegal Sono Keling berhasil diamankan oleh pihak Polsek Batauga karena tidak memiliki dokumen lengkap, kurang lebih 3 hari diamankan di Polsek akhirnya diserahkan ke KPH Lakompa untuk diamankan guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Namun belum sehari kayu itu hilang.

Kata Adnan, ke empat oknum itu diduga melanggar Pasal 3 jo, Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 jo, Pasal 12 huruf a dan huruf b UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP.

(Ady/SSN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *