Panetra Akan Laporkan Dugan Ilegal Fising Yang Sudah 18 Tahun Beroprasi di Laut Buton, Kepada Presiden Jokowi

Baubau, Sultra1news.com – Memiliki Bukti-bukti yang cukup, Persatuan Nelayan Tradisional (Panetra) Kabupaten Buton, yang tergabung dalam barisan relawan Galang Kemajuan Jokowi (GK-Jo, kurang lebih 17 ribu Nelayan se-Kepton, red) akan melaporkan Ilegal Fising yang sudah 18 tahun beroprasi di laut Buton.

Ketua Umum Panetra, La Jana Ali mengatakan berdasarkan Infestigasi yang dilakaukan pihaknya, Bongkar muat yang dilakukan sejumlah oknum Ilegal Fising mengunakan Kapal 20 GT, yang diketahui tanpan ijin dan semerta-merta di lakukan pembiaran.

“Pembiaran itu, dilakukan oleh oknum-oknum yang ikut serta secara bersama-sama, yaitu, PSDKP, Syahbandar, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton. Yang menurut kami paling berkopetensi melakukan pembiaran tersebut. Sebab, pembokaran itu dilakukan di Pelabuhan TPI (Tempat Penampungan Ikan) Kabupaten Buton,” Ujurnya pada wartawan, Kamis (15/11/18).

Bukan hanya itu, La Jana Ali yang juga Ketua GK-Jo Kabupaten Buton ini, akan membuat aduan langsung kepada Presiden terkait dugaan pembiaran oleh oknum-oknum tersebut.

Yang mana, kata dia, Nelayan Prosein mengunakan alat tangkap cantrang dan kertiban yang dimaksut berdasarkan infestigasinya sudah ada campur tanggan dari oknum-oknum tersebut.

“Saya sebagai Ketua Umum Panetra sekaligus Ketua GK-Jo Kabupaten Buton, akan membuat melaporkan hal ini kepada bapak Presiden untuk ditindak lanjuti. Karna saya sudah tidak melihat lagi kearifan lokal di Kabupaten Buton, khususnya di Wilayah Kepton yang dulunya adalah Daerah Kesultanan,” Tegasnya.

Lebih lanjut, Mantan Ketua DPC Gerindra ini, mengatakan hanya ingin meminta keadilan sebagai Nelayan Tradisional yang mayoritas 80 persen kehidupan pokok Masyarakat setempat adalah Nelayan.

Adapun bukti-bukti yang akan di adukan langsung kepada Presiden RI sedang disusun pihaknya yang mengacu pada Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan, No.71 Permen 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan pengunaan alat tangkap dalam wilayah perairan Republik Indonesia.

Adapun lima alasa dari hasil Investigasi Panetra, yang akan diadukan pada Presiden RI yakni;

1.Mengunakan Kapal Motor berukuran 20-30 GT.

2. Mengunakan alat tangkap pukat cantrang, bahan jaring mengunakan benag jala, Size 1-1,1 Inch.

3. Menempatkan Alat bantu penagkapan ikan (ABPI) berupa rumpon di teluk Pasarwajo, jarak rumpon tidak kurang 1 mil dari air surut laut terendah di pesisir pantai Desa Wasampela, Desa Wabula dan Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton.

4. Kapal Motor yang dioprasikan tidak memiliki ijin pernyataan Syahbandar (Abdul Rahman Saleh).

5. Melakukan oprasi penagkapan ikan di WPPNRI 1A dan 1B.

(Ady/SSN)