Exploitasi Tambang Nikel PT. Masempo Dalle di Marombo, Konawe Utara.

Diduga Ilegal Mining Rambah Hutan Kawasan, KPK dan Mabes Polri di Minta Usut 103 Ha Tambang Nikel PT Masempo Dalle

      Comments Off on Diduga Ilegal Mining Rambah Hutan Kawasan, KPK dan Mabes Polri di Minta Usut 103 Ha Tambang Nikel PT Masempo Dalle

Sultra1News.com/Kendari – Lembaga Bumi Anoa Corruption Watch Sultra : Diduga PT MD putar putar duit haram nikel  dengan melakukan eksploitasi masuk dalam kawasan hutan negara tampa izin  dan di taksir negara mengalami kerugian ratusan miliar akibat dampak kerusakan sistim secara ekologis juga kejahatan lingkungan secara massif di lakukan.

Exploitasi Tambang Nikel PT. Masempo Dalle di Marombo, Konawe Utara.
Keterangan Gambar : Exploitasi Nikel PT. Masempo Dalle masuk Kawasan Hutan

Kerugian sumber daya alam tak lagi terelakan tempat  perlindungan bagi kehidupan margasatwa dalam hutan kawasan yang di eksploitasi oleh ulah penambangan nikel PT MD yang berafiliasi korporasi perusahaan yang belum mengantongi izin resmi dari pejabat pemerintah yang terkait 

Exploitasi Tambang Nikel PT. Masempo Dalle di Marombo, Konawe Utara.
Keterangan Gambar : Exploitasi Tambang Nikel PT. Masempo Dalle di Marombo, Konawe Utara.

“  Direktur perusahaan tambang  PT Masempo Dalle dan korporasi perusahaan mitra PT MD harus bertanggung jawab. Pihak kami BACW sudah membuat laporan yang di layangkan ke Lembaga antirasuah KPK dan Mabes Polri  atas dugaaan pelanggaran  eksploitasi nikel di zona kordinat kawasan hutan negara dan kejahatan linkungan terstruktur dan massif disinyalir melibatkan oknum pejabat terkait juga oknum aparat ,” tegas April Bakti

Direktur investigasi Bumi Anoa Corupsion Watch (BACW) Sulawesi Tenggara , April Bakti akan membuat surat laporan ke lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disertai bukti foto serta video atas dugaan terjadinya “illegal mining “  perusahaan tambang PT Masempo Dalle masuk dalam kawasan hutan negara red-“ hutan lindung dan kawasan hutan  produksi terbatas juga konserfasi ”

Diduga PT Masempo Dalle tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejumlah dugaan pelanggaran hukum kejahatan lingkungan dengan tidak melengkapi document yang sah dari pihak ESDM juga Rencana Kerja Anggaran Biaya (RAKB), procedural kajian AMDAL dan Penempatan Jaminan Reklamasi ( Jamrek)

Lebih jauh April Bakti menjelaskan bahwa bukan hanya dugaan pelanggaran kejahatan lingkungan dengan mengeksploitasi ore nikel kadar tinggi dalam kawasan hutan negara, namun PT Masempo Dalle ini belum mempunyai Kepala Teknik Tambang (KTT) serta Izin kuota ekspor dari ESDM pusat, juga izin jetty yang standar memadai tidak merusak ekosistem laut

” PT Masempo Dalle ( PT MD) ini , kok bisa lolos melakukan pengapalan pemuatan ore biji nikel kurang lebih hampir 70 kali pemuatan pengapalan dengan pasti tidak di sertai dengan dokument yang sah,” imbuhnya

Lanjut April, kalau kemudian ada document saat melakukan kegiatan pengiriman nikel yang tepatnya di desa marambo Konawe Utara patut di duga, itu PT MD memakai document bodong alias Aspal (Asli tapi Palsu ) abal-abal ujarnya.

Direktur Investigasi Bumi Anoa Corupsion watch ( BACW) juga mantan aktifis 98 ini telah memiliki fakta-fakta di lapangan dan beberapa dokumentasi hasil investigasi di lapangan juga ada beberapa saksi dari tokoh masyarakat Marombo dan masyarakat sekitar areal aktifitas perusahaan tersebut .

Menurut April pihak kami sudah mengatongi  bukti tambahan lain persoalan kemudian ketika naik penyelidikan oleh penyidik KPK dan Mabes Polri, akan ada tambahan saksi dari masyarakat yang siap  membeberkan aktifitas PT MD atas dugaan melakukan eksploitasi penambangan dalam kawasan hutan negara

,” saya kira itu sudah menjadi  dua alat bukti yang kuat dan sah secara hukum bagi penyidik antirasuah dan Mabes Polri untuk di tindak lanjuti proses secara  hukum atas dugaan illegal mining PT Masempo Dalle dan beberapa korporasi perusahaan tambang yang di sinyalir berafiliasi ( Kerja Sama) dengan PT MD tersebut,” tegas mantan aktifis lingkungan  April Bakti,SH 

, “  ini miris sepertinya oknum pejabat pemerintahan sultra yang terkait dan oknum aparat  menutup mata terjadinya pembiaran. Dan Sultra  di sector SDA hancur dugaan pelanggaran kejahatan lingkungan dan sangat jelas  negara telah di rugikan ratusan miliar akibat kejahatan korporasi mafiah tambang  ,” Tutur sang mantan aktifis 98 April Bakti ,SH kepada awak jurnalis SSN

Kepala Dinas ESDM Sultra  Andi Azis waktu di konfirmasi jurnalis SSN melalui telpon selulernya beberapa waktu lalu membenarkan bahwa PT Masempo Dalle itu banyak masaalah mulai dari proses aturan juga hukum dan tidak jelas itu PT Masempo Dalle , “ PT MD itu masih ada perseturuan dan proses peradilan dari beberapa pihak juga belum jelas seperti apa itu PT Masempo Dalle,” ujar Kadis ESDM Andi Aziz saat di kofirmasi lewat telpon selulernya

Dugaan korupsi dan kerugian negara di sector tambang sangat massif terjadi di Sulawesi Tenggara ironinya para oknum pejabat juga aparat penegak hukum sepertinya menutup mata atas kejahatan lingkungan yang terjadi  istilahnya“ putar-putar hasil kejahatan duit nikel “

Adlinsyah Malik Nasution Korwil VIII Kordinasi dan supervisi wilayah Sulawesi Tenggara pencegahan korupsi dari lembaga Antirasua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK). Menyikapi panasnya berita berkait dugaan pelanggaran di sector tambang tepatnya di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara harus di berhentikan banyak tunggakan royalty ratusan miliar negara telah di rugikan  , “ aneh yah itu perusahaan tambang di Sultra ngga lengkap document tapi bisa di kapalkan  ,” beber Adlinsyah Malik Nasution  

Sementara hal senada di katakan Kepala Bidang ESDM Sultra ,Yusmin kepada sejumlah awak media ,” sudah sepantasnya penyidik  KPK dan Mabes Polri datang ke Sultra memeriksa IUP perusahaan tambang yang tidak masuk akal , bahkan dugaan pelanggaran tersebut  diduga  ada di syahbandar Konawe Utara dan Konsel dengan mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB) sudah 140 kali pengiriman ,” ungkap Yusmin

Lebih lanjut April Bakti mejelaskan Penambangan liar ekspolitasi biji ore nikel ratusan ribu metrik ton dengan pengapalan   terstruktur dan massif tanpa procedural oleh PT MD, PT MLP dan PT Askon tersebut diduga kuat melibatkan oknum mafia tambang yang berafiliasi dengan para pihak oknum aparat, oknum dinas ESDM Sultra dan syahbandar juga dinas kehutanan yang terkait. 

Kadar NI yang tinggi selalu berada dalam kawasan Hutan Negara, dan para penambang nakal ini berani meski tak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK). Sekedar untuk di ketahui, dugaan atas maraknya Ilegal Mining para korporasi perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara hanya bermodalkan izin usaha pertambangan (IUP), sementara prosedural administrasi dan kewajiban yang lain tidak dilengkapi.    

Direktur utama PT Masempo Dalle inisial (AT) saat di konfimasi SSN melalui telpon selulernya oleh salah satu sumber terpercaya bahwa pihaknya PT Masempo Dale punya IUP. AT dalam pesannya lewat Whatsapp membenarkan bahwa IUP PT MD itu lengkap dan hanya 103 ha bukan ribuan seperti perusahaan dari china-china dan sementara saya masih proses surat suratnya dan sebentar lagi selesai imbuhnya

  , “  emang saya menambang tidak ada surat surat ?, kenapa PT SJM menambang tidak ada surat surat tidak di laporkan juga PT Wanangon menambang di hutan lindung tidak ada yang urus dan itu orang luar semua kenapa saya yang di urus,” bantah Direktur PT Masempo Dalle inisial (AT) melalui pesan whatsApp selulernya  (TIM SSN)