Laode M. Syarif  “KPK Bidik Dugaan praktik Jual Beli Jabatan di beberapa daerah”.

      Comments Off on Laode M. Syarif  “KPK Bidik Dugaan praktik Jual Beli Jabatan di beberapa daerah”.

Akankah Pemprov Sultra, Selanjutnya ?.

Sultra1News / Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhamad Syarif tak tanggung tanggung memerangi para pejabat korup yang merusak sistem pilar demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai  dasar lambang  negara yang  berkeadilan serta tunduk pada hukum sebagai panglima tertinggi di negeri yang kita cintai dan kita pertahankan bersama rakyat.

Dalam praktek dugaan jual beli jabatan sepertinya telah menjadi sebuah fenomena kebiasaan mentalitas para oknum pejabat sebagai raja raja kecil yang berkuasa tamak dan rakus di daerah setelah mereka terpilih sebagai ekskutif maupun leghislatif, Dan disitulah peran domain mereka untuk  melantik para oknum pejabat dibawahnya untuk menjadi kepala dinas maupun setingkat sekda, eselon II, eselon, III dan eselon IV.

Dugaan atas praktek jual beli jabatan ini melibatkan transaksional yang diatur sangat rapi oleh tim pemenangan atau kurir oknum birokrasi ada istilah campur tangan “ 01 atau Istri dari oknum pejabat Gubernur,  “ tinta hijau atau disposisi gubernur”.

Komisioner wakil ketua Lembaga antirasuah KPK , Laode Muhamad Syarif kepada sejumlah awak media (Jumat 22 Maret 2019) 18 jam lalu mengaku telah memperoleh informasi dan laporan praktek jual beli jabatan selain di jawa timur.

Dalam kesempatan pertemuan itu dengan sejumlah Jurnalis di Gedung KPK pria kelahiran Sulawesi Tenggara tersebut mengungkapkan ada beberapa daerah yang masuk laporanya ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sementara ini masih kami pelajari akan  berlanjut pada penyelidikan dan penyidikan

Kepada jurnalis media cyber investigasi Sultrasatunews (SSN) juga sejumlah awak media , Pria Kelahiran Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupten Muna yang juga sebagai orang nomor dua di Lembaga antirasuah (KPK} Dia Laode sayrif membenarkan adanya laporan informasi beberapa daerah yang masuk ke KPK terkait dengan adanya dugaan praktek jual beli jabatan dan untuk sementara kami masih proses dan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan

Jual Beli Jabatan

“ praktik jual beli jabatan ini memang tidak dikatan massif namun ada beberapa daerah yang telah masuk informasinya ke KPK dan pihaknya akan menindak lanjuti pada proses penyelidikan ,” tegas Laode M Syarif  di Auditorium ACLC Gedung KPK Jaksel

Menurut Ketua Media Online Indonesia (MOI) Sultra yang juga sebagai pakar jurnalis senior, Djery Lihawa, mengatakan,  bahwa itu kebiasaan oknum pejabat bermental korup (KKN) Korupsi Kolusi dan Nepotisme.  Kejahatan dugaan jual beli jabatan itu kebiasaan klasik korup peran kurir oknum birokrasi atau protokoler oknum pejabat luar teras yang mengatur jaringan praktek jual beli jabatan dan jaringan ini hanya Lembaga antirasuah (KPK) yang bisa menelusuri penyelidikanya sampai mendapatkan dua alat bukti yang akurat.

Ketua Relawan Galang Kemajuan Jokowi Sulawesi Tenggara yang juga aktif di praktisi hukum dan media menduga adanya praktek jual beli jabatan di kalangan para elit pejabat birokrasi Pemprov Sulawesi Tenggara dan hanya penyidik  Komisi Pembrantasan Korupsi yang bisa mengungkap praktek jual beli jabatan ini

“ Informasi yang sempat kami dengar  transaksi pratek dugaan jual beli jabatan di Pemprov Sultra tergantung dari golongan kalau pangkat eselon II itu 600 -500 juta, eselon III dan IV itu bermain di kisaran 400 -300 juta,” punkas Djery Lihawa  ketua (MOI ) yang juga sebagai praktisi media.

(Tim Red)