KPK Bakal Usut Perizinan Tambang dan ahli fungsi Perkebunan Pasca Kerugian  Banjir hampir 1 Triliun    

      Comments Off on KPK Bakal Usut Perizinan Tambang dan ahli fungsi Perkebunan Pasca Kerugian  Banjir hampir 1 Triliun    

“ Gubernur Sultra , Ali Mazi , Banjir itu sudah kehendak Allah yang maha kuasa, bukan karena tambang “

Sultra1News / Kendari – Pasca bencana banjir besar yang menelan korban jiwa kerugian material di taksir capai hampir 1 Trilun,  kurang lebih  9 ribu jiwa warga yang mengungsi kehilangan tempat tinggal di efakuasi pada awal juni 2019 lalu. Belum kering bencana tersebut muncul pernyataan gubernur Sultra , Ali Mazi , yang menyebut bahwa banjir bukan di sebabkan  oleh aktifitas tambang dan izin alih fungsi lahan perkebunan.

Pasalnya , dia , Ali Mazi , mengatakan , banjir bandang bukan karna akfitas tambang dan izin lahan perkebunan ini sudah kehendak , Allah , yang maha kuasa. Pernyataan oleh orang nomor satu di Sultra tersebut memunculkan sejumlah  pro dan kontra. Presepsi perbedaan itu mulai dari  internal birokrasi Pemprov Sultra  , wakil Gubernur, Lukman Abunawas, dan sejumlah masyarakat Sultra, mahasiswa, aktifis lingkungan bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pertemuan supervise pencegahan korupsi di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu

Wakil Ketua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , M. La Ode Syarif ,  Red- ( pada rapat supervisi pencegahan korupsi Pemprov Sultra senin (24/6/2019) berbeda pandangan terkait dengan Gubernur Sultra , Ali Mazi , mengatakan banjir bukan akibat dari dampak aktifitas tambang , padahal di pastikan oleh , Laode Sayrif , banjir  itu akibat  dari aktifitas tambang dan sejumlah izin pembukaan lahan perkebunan yang menyebabkan kerugian materil hampiir 1 Trilun mengakibatkan banjir bandang yang menghantam kedua daerah tersebut

Begini kata , Ali Mazi , di berbagai media , “ bencana banjir itu bukan ulah manusia yang merambah hutan untuk kepentingan pertambangan dan akibat  pembukaan lahan perkebunan , namun itu karena kehendak Allah yang maha kuasa tidak ada itu, itu karena Allah , kalau  gundul hutan , kalau Allah nda beri, kan,  karena kehendak Allah yang memberikan itu, “ kata Ali Mazi

Sementara komisioner  wakil ketua komisi pemberantasan Korupsi (KPK), M. La Ode Syarif , memaparkan , banyaknya izin  perusahaan tambang di konawe dan konut di Sultra tidak sesuai regulasi serta dugaan pelanggaran yang sudah merugikan negara. Dampak dari banjir ini langsung dan tidak langsung pasti ada.

Wakil ketua Lembaga anti rasuah itu tidak menampik melihat bencana alam yang besar sekeli pihaknya memastikan di sebabkan eksploitasi tambang dan pembukaan izin lahan perkebunan besar besaran di daerah hulu, menyebakan tanah longsor, banjir dan ini berbeda dari biasanya

“ itu kan sudah ada peristiwa kasus  , Gubernur Sultra , yang kasus tambang , bupati juga , kalau kita lihat dari  dampak bencana kerusakan itu tidak berkait dengan tambang itu pasti salah , sementara wakil Gubenur kan mengatakan banjir itu karena tambang,” pungkas , La Ode Syarif

Wakil Gubernur Sultra , Lukman Abunawas, tidak sependapat dengan , Ali Mazi , kepada sejumlah awak media , Lukman , mengatakan,  bahwa dampak banjir itu akibat banyak izin alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan, “ tidak ada penyebab banjir selain kerusakan lingkungan “, katanya

Direktur eksekutif  Wahana Linkungan Hidup Sultra  (Walhi) , Saharuddin , telah mencatat ada 81 IUP di daerah Konawe Utara belum lagi di Konawe yang beroprasi memburu ,nikel,emas, kromit dan batu kapur, juga  izin pembukaan lahan perkebunan oleh korporat dan kejahatan lingkungan inilah yang menyebabkan banjir hebat di tahun ini

“ material itu memicu sedimentasi di sungai maka terjadilah pendangkalan yang kemudian membuat debit air yang sangat besar tidak mampu di kendalikan , meluber ke pemukiman, pendangkalan ini terjadi antara  tahun 2006-2011 saat investasi izin tambang ,” ungkap , Saharuddin

Dari berbagai sumber informasi yang berhasil di rangkum Jurnalis investigasi SSN bahwa di hulu hutan Konawe Utara ada beberapa pembukaan izin perkebunan dan IUP yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seperti PT Masempo Dalle yang bekerja sama PT MLP ( Makmur Lestari Pratama , PT Astima sebagai Trader telah melakukan eksploitasi nikel dan pengapalan jutaan ton nikel itu selalu lancar lolos lolos saja  belum juga di tangkap atau di seret hukum  atas dugaan tindak pidana kehutanan dan pertambangan , padahal nyata -nyata itu sebuah pelanggaran berat merugikan negara juga berakibat dampak banjir besar yang tidak berkesudahan melanda daearah Konut dan Konawe di setiap musim hujan tiba

(SSN/TIM)