Produk  Peraturan Pergub Gubernur Ali Mazi dan Perbup Bupati Buteng “ Bredel “ Ancam Kebebasan Pers

      Comments Off on Produk  Peraturan Pergub Gubernur Ali Mazi dan Perbup Bupati Buteng “ Bredel “ Ancam Kebebasan Pers

Reporter: PT. Sultra1news Investigasi

Editor: SSN

Sultra1News / Baubau – Kepton, Ketua Media Online Indonesia wilayah Buton Raya Sulawesi Tenggara , Djery Lihawa di temui di kediamanya akan melakukan upaya langkah hukum terhadap lahirnya Pergub dan Perbup yang di duga syarat diskiminasi Pers juga pembredelan “ jubah kekuasaan orde baru jaman now” yang telah mengekang dan membunuh kebebasan Pers telah  menabrak aturan Konstitusi UUD 1945 tertinggi  terhadap pasal 28 F amandemen kedua dimana menyebutkan ,” setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh infomasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya , serta berhak untuk mencari ,memperoleh , memiliki, menyimpan , mengolah , dan menyampaikan iformasi dengan segala jenis saluran yang tersedia, “ imbuh, Djery Lihawa

Wartawan senior juga lebih jauh menjelaskan bahwa,  UU NO. 40 /1999 menggantikan Undang -Undang No.11 Tahun 1966 mengenai ketentuan pokok Pers di tambah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang kemudian di ubah UU NO 21 Tahun 1982 . UU NO 40 THN 1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap Pers. Artinya sangat  jelas  di keluarkanya Pergub dan Perbup Buteng itu sebuah pelanggaran hukum yang telah mencedrai Institusi prodak Pers

Dalam aturan UU Pers NO,40 THN 1999 tidak ada satupun menyebutkan pasal bahwa media yang berbadan hukum PT harus  di ferivikasi di dewan Pers atau barang siapa yang tidak di ferivikasi di dewan Pers tidak layak mendapatkan informasi dari pemerintahan daerah.

Pages: Selanjutnya»