Produk  Peraturan Pergub Gubernur Ali Mazi dan Perbup Bupati Buteng “ Bredel “ Ancam Kebebasan Pers

      Comments Off on Produk  Peraturan Pergub Gubernur Ali Mazi dan Perbup Bupati Buteng “ Bredel “ Ancam Kebebasan Pers

“ sangat tidak memahami aturan Undang Undang 1945 pasal 28  F, dan saya telah mempelajari Pergub dan Perbup Buteng , isinya sama terkait harus ada persetujuan atau ferivikasi dari dewan Pers bagi Perusahaan Media yang telah berbadan hukum kalau melakukan kerja sama dengan pemerinta daerah dalam peliputan  , para oknum pemerintah daerah  yang menyusun nomenklatur Pergub dan Perbup telah melawan UU Pers , sebuah fakta pelanggaran hukum yang terjadi melahirkan Pergub dan Perbup ,  bisa berakibat 2 tahun penjara bahkan lebih atau di denda 500 juta , “ ujar Ketua MOI.

Menjawab dari lahirnya Pergub dan Perbup bagi Ketua MOI sebagai wartawan senior mengaggap kedua oknum pejabat yang berkuasa , Gubernur dan Bupatinya harus berhati-hati mengeluarkan Peraturan hak Prerogratif.  Sekelas kepala negara di era reformasi , Presiden,  Jokowidodo,  tidak ada dalam Perpres (Peraturan Presiden) tentang mengekang  kebebasan Pers. Kedua Kepala daerah ini patut di pertanyakan subyektifitas interfensi  terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hukum melanggar UU Kemerdekaan Pers yang jelas tertuang dalam amandeman UUD 1945 , tentang kemerdekaan Pers itu sendiri yang di jamin oleh Hukum dan Undang- Undang terhadap kebebasan profesi wartawan

“ Lahirnya Pergub dan Perbup Buteng , kuli tinta profesi wartawan di Sultra telah di rugikan, MOI akan melakukan upaya hukum melaporkan Gubernur , Ali Mazi dan Bupati Buton Tengah terhadap dugaan pembredelan melaui Pergub dan Perbup Buteng, pihak kami meminta kawan kawan dari LBH Pers Jakarta dan pengacara organisasi  Pers , Jakarta  dan MOI untuk menggugat kedua pejabat Kepala Daerah ini , dan bisa status hukum perdata masuk pada rana dugaan hukum acara  pidana, “ ungkap Djery Lihawa

Dewan Pers bukanlah sebuah prodak Undang-Undang,  Dewan Pers itu lahir karena adanya Perusahaan Pers dan ribuan profesi wartawan  yang kemudian mereka di pilih oleh sebuah organisasi Pers dan fungsi  dari dewan Pers adalah melindungi dan melayani insan Pers.  Dewan Pers bekerja sesuai UU Pers NO 40 THN 1999 tidak menambah prodak UU Pers dan aturan etika Pers. Terdaftar dan Ferifikasi bukan  satu kewajiban aturan prodak aturan UU Pers namun itu bersifat himbuan saja  , bukan prodak UU Pers NO. 40 THN 1999, “ begini , supaya jangan keliru menerapakan aturan kekuasaan atau menyalahgunakan kewanangan jabatan  dengan Pergub dan Perbup, Gubernur dan Bupatinya itu harus Beli buku UU Pers NO. 40 THN 1999 cari satu konsidera pasal pasal kalau ada diskriminasi bahwa wartawan di larang bekerja sama dalam hal liputan dengan pemerintah kalau belum di ferivikasi, “ ungkap Djery Lihawa

Pages: «Sebelumnya Selanjutnya»