Proyek Lima Tower Di Buteng Diduga Bermasalah, Ketua KPK: Kita Pelajari Dulu Kasusnya

      Comments Off on Proyek Lima Tower Di Buteng Diduga Bermasalah, Ketua KPK: Kita Pelajari Dulu Kasusnya

Sultra1News / Buton Tengah – Program Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, Kegiatan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi melalui Paket Pengadaan Menara Anten Jaringan Internet pada anggaran perubahan belanja daerah (APBD-P), Kabupaten Buto
n Tengah (Buteng) tahun 2018, terindikasi korup. Hal itu dibuktikan dengan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2019.

Paket senilai Rp 1miliar lebih yang melekat pada dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Buteng dibangun dilima titik. Kelima titik tersebut masing-masing, Mawasangka Tengah (Masteng), Mawasangka Timur (Mastim), Lakudo, Lombe, dan Kadatua Kabupaten Buton Selatan (dalam perencanaan akan difungsikan sebagai pelempar).

Kegiatan ini diketahui bermasalah setelah pihak penyedia CV. Randi Buton Perdana tidak mampu menyelesaikan 100 persen pekerjaan seperti yang tertuang kontrak kerja. Agar menghindari terjadinya kerugian negara, pemerintah daerah Buteng enggan mencairkan anggaran sesuai dengan progres pekerjaan karena dinilai cacat adminstrasi. Terkait dengan hal itu, BPK menerbitkan rekomendasi atas laporan keuangan pemerintah buteng.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, (2/8), Sekretaris Dinas Kominfo dan Persandian Buteng, Samiun enggan berkomentar banyak. Alasannya, sejak awal ia tidak dilibatkan sama sekali oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Buteng, La Ota di kegiatan tersebut. “Hanya saja saya sudah sarankan sama pak kadis (La Ota-red), agar dirinya selaku Sekretaris bersama Kepala Bidang yang membidangi program terkait proyek tersebut dapat dilibatkan, karena kalau terjadi apa-apa nanti kita semua yang menanggung akibatnya seperti saat ini,” ungkap Samiun.

Untuk mengetahui pasti kronologis persoalan itu, Samiun menyambungkan dengan salah satu staf honorer yang diketahui sebagai perencana program, Hasan Faliki.

Menurut Hasan Faliki, tidak ada kerugian keuangan negara/daerah Buteng dalam proyek tersebut, sebab CV Randi Buton Perdana selaku pelaksana proyek, belum mengambil sepeserpun dana yang dianggarkan untuk pekerjaan proyek tersebut. Hanya saja ia mengaku jika terjadi pelanggaran administrasi yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) awal tahun 2019. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Uji Fungsi oleh Inspektorat Buteng, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buteng, dan Dinas PU Buteng dan merekomendasikan tim Provisional Hand Over (PHO).

Dalam sesi interview melalui sambungan telponnya, Hasan Faliki terdengan plin-plan dalam menjawab setiap pertanyaan. Awalnya, ia mengaku jika progres pekerjaan tersebut sudah mencapai 90 persen, namun setelah ditanya lebih jauh ia mengaku baru berjalan 80 persen. Pasalnya, masih ada pengadaan server, kemudian juga penyelesaian administrasi, tanpa menerangkan hal administrasi apa yang dimaksud.
“Jadi pekerjaan proyek ini terkendala kesalahan administrasi, sehingga anggarannya tidak dapat dicairkan permintaan dana pihak ketiga,” paparnya.

Ia juga mengaku Jika proyek tersebut berjalan sudah sesuai prosedur dengan dilakukan Uji Fungsi kemudian pembentukan panitia PHO. Sedangkan untuk pengawasan proyek tersebut telah ada konsultan pengawas, ada konsultan perencana.

Namun ia tak menapikan jika pekerjaan itu telah di addendum atau perpanjangan kontrak kerja dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pasalnya, pekerjaan tersebut tidak rampung dikerja pada tahun 2018. Ini juga yang menjadi alasan proses pencairan anggaran tertahan. Yang jadi persolan, rekanan atau pihak ketiga pemerintah sudah dinyatakan menang saat proses tender. Harusnya, pihak ketiga sudah mendapatkan uang muka sebesar 30 persen dari pagu anggaran.

Hingga berita ini diturunkan, kadis Informasi Komunikasi dan informatika Buteng, La Ota belum bisa di konfirmasi. Bisa jadi, pekerjaan proyek tersebut dikerjakan tanpa proses perencanaan.

Sebelumnya, ketua KPK RI, Agus Raharjo, mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Hanya saja Agus enggan berkomentar banyak terkait proses penanganan kasus tersebut.

“Yang pasti kita akan pelajari dulu kasusnya. Kalau bisa jangan ditanya dulu masalah kasus, saya belum terlalu mendalami. Artinya kalau ada kasus demikian kita akan terima dan pelajari,” kata Agus Raharjo saat ditanya awak media usai memberi materi seminar nasional anti korupsi di gedung Pancasila, Sabtu (27/7).

Menurutnya, setiap langkah pembangunan mengacu pada rencana pembangunan jangka pendek, panjang dan menengah. Apabila kegiatan yang tersebut mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah atau perlima tahun dapat diterjemahkan dalam pembangunan tahunan. “Jadi, ini menyangkut dana yang berasal dari pajak atau kerjasama dengan pihak swasta, ini selalu direncanakan Disana,” pungkasnya. (ADM)