CEO BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, telah mengindikasikan kemungkinan menaikkan premi peserta untuk skema jaminan kesehatan nasional. Langkah ini dilakukan seiring rencana BPJS memperkenalkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025.

Di bawah skema KRIS yang baru, layanan kamar rawat inap akan distandarisasi untuk setiap pasien. Saat ini, kamar dibagi menjadi tiga kelas, yang dapat mengakibatkan kemungkinan kenaikan premi untuk kelas 3.

Meski tidak merinci rencana kenaikan tersebut, Ghufron menegaskan besaran premi tidak akan sama.

“Peningkatan mungkin terjadi, atau mungkin lebih rendah untuk beberapa orang. Tapi yang jelas ini masih menunggu evaluasi, ” kata Ghufron di Kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat.

Ghufron menggarisbawahi potensi manfaat penyesuaian tarif terhadap keberlanjutan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menekankan bahwa BPJS Kesehatan harus menjamin stabilitas keuangan tanpa kembali mengalami defisit.

Tarif premi baru tersebut akan dievaluasi setelah program KRIS resmi dilaksanakan pada 30 Juni 2025.

Premi peserta BPJS adalah Rp 150.000 ($9,4) per bulan untuk kelas 1 dan Rp 100.000 untuk kelas 2. Sementara itu, premi kelas 3 sebesar Rp42. 000, dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7. 000, menghasilkan biaya bulanan sebesar Rp35.000.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menguraikan peralihan sistem kelas BPJS ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan rawat inap di seluruh rumah sakit. Budi menyoroti pengujian ekstensif implementasi KRIS selama setahun.

“Tujuan dari KRIS adalah untuk meningkatkan standar layanan rawat inap minimum di seluruh rumah sakit, daripada menghilangkannya sama sekali. Selain itu, transisi ini akan dilakukan secara bertahap, setelah lebih dari satu tahun pengujian di rumah sakit daerah, swasta, dan pusat,” jelas Budi.

Budi mengatakan, di bawah KRIS, layanan rawat inap akan distandarisasi, termasuk hunian maksimal per kamar dan penyediaan kamar mandi dalam kamar serta tirai privasi.

“Praktik sebelumnya menampung enam hingga delapan pasien dalam satu kamar akan beralih ke maksimal empat pasien per kamar di bawah KRIS. Selanjutnya, semua kamar sekarang harus dilengkapi dengan kamar mandi dalam kamar, memastikan privasi dan kenyamanan pasien,” jelas Budi.

Budi menegaskan, penerapan KRIS bertujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan kesehatan bagi 280 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan fasilitasnya untuk memenuhi standar yang ditingkatkan.

“Dengan mengedepankan kualitas pelayanan, pemerintah berharap rumah sakit dapat meningkatkan fasilitasnya untuk melayani populasi Indonesia yang luas dengan lebih baik,” tutup Budi.