Sultra1news – DPP Partai Demokrat mulai menggodok nama-nama bakal calon gubernur (cagub) yang akan diusung pada Pilkada 2024. Dari beberapa nama yang muncul, ternyata ada nama Sudirman Said.

Sudirman merupakan tim inti pemenangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dan pernah menjadi cagub Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sudirman masuk radar Demokrat sebagai calon eksternal atau nonkader.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan, partai menggodok sejumlah nama baik dari internal Demokrat maupun dari eksternal partai.

“Kalau eksternal, kami lihat Budisatrio Djiwandono dari Gerindra. Ia anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, yang sukses memimpin Tim Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Kami juga mencermati Ridwan Kamil dari Golkar. Kuat di Jakarta, kalau beliau mau maju di sini. Lalu, ada Sudirman Said. Beliau ini sangat kompeten, leadership, manajerial, kompetensi teknisnya,” kata Herzaky kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Sementara itu, saat disinggung nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Periode 2017–2022, Herzaky memastikan nama Anies tak masuk dalam radar Demokrat. “Anies, Tidak. Tidak masuk radar kami,” kata dia.

Kemudian, dari kalangan internal partai, Herzaky menyebut ada Iti Octavia Jayabaya (mantan bupati Lebak), dr. Cellica Nurrachadiana (mantan bupati Karawang), Ali Muhammad Johan Suharli (anggota DPRD DKI Jakarta), dan beberapa nama lainnya.

Herzaky menjelaskan kriteria partai dalam menggodok nama-nama itu, di antaranya sosok yang benar-benar peduli dengan warga Jakarta.

“Jakarta ini strategis. Jakarta jadi barometer banyak hal, berpengaruh bagi banyak daerah. Kami maunya yang jadi pemimpin Jakarta benar-benar memikirkan dan peduli dengan warga Jakarta. Fokus mengurus Jakarta, bukan sekadar menjaga nama tetap jadi perhatian publik, ataupun meningkatkan popularitas untuk 2029,” kata Demokrat.

Oleh karena itu, Herzaky memastikan keputusan akhir partai telah melalui rangkaian penilaian dan pertimbangan.

“Jadi, dalam mengambil setiap kebijakan, kami selalu berpikir, apakah ini yang terbaik untuk warga Jakarta, bukan apakah ini bakal menaikkan popularitas ataupun mendapatkan sentimen positif dari publik. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa memberikan manfaat untuk rakyat,” kata Herzaky. (Aza)

 

Sumber