Pesawaran, indometro.id – Proses perekrutan penyelenggara pemilu merupakan salah satu tahap penting dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dilakukan secara transparan dan jujur agar terpilihnya penyelenggara yang dapat dipercaya. Namun, fakta mengejutkan terungkap terkait dengan proses perekrutan penyelenggara pemilu di Kabupaten Pesawaran yang diduga diwarnai praktik kecurangan dan adanya ‘titipan’ dari berbagai lembaga.

Menurut sumber yang meminta namanya dirahasiakan, posisi penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang yang memiliki dukungan kuat dari lembaga atau organisasi tertentu. Sumber tersebut menyatakan bahwa proses perekrutan PPK hingga PPS hanya bersifat formalitas saja dan jika ingin menjadi PPK atau PPS harus ada dukungan dari pihak tertentu.

“Sudah bukan rahasia lagi jika ingin menjadi PPK atau PPS harus ada bekingan. Pendaftaran dan proses yang dilakukan oleh KPU hanya formalitas saja,” ujar sumber tersebut. 

Menurutnya, aplikasi Siakba yang digunakan untuk pendaftaran memang belum diwarnai kecurangan. Namun, permainan mulai terjadi pada tahap tes Computer Assisted Test (CAT). “Kami tidak tahu nilai kami berapa setelah tes CAT. Di sini mulai adanya dugaan permainan,” tambahnya.

Sumber juga menyebutkan adanya permainan yang melibatkan KPU Kabupaten Pesawaran dan panitia PPK kecamatan pada tahap tes Computer Assisted Test (CAT) maupun wawancara. Nilai tinggi dari tes CAT tidak menjamin seseorang dapat lolos karena ada tes wawancara yang standar penilaiannya tidak jelas. Selain itu, pengumuman hasil tes CAT hanya dilakukan tanpa rincian soal yang benar dan salah, sehingga menyulitkan para calon untuk mengetahui nilai yang diperoleh.

Hal ini mengindikasikan bahwa proses perekrutan penyelenggara pemilu di Kabupaten Pesawaran tidak memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang benar-benar diperlukan untuk memilih penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi dan integritas.

Tudingan terhadap proses perekrutan penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran tentunya harus ditindaklanjuti dan diselidiki lebih lanjut oleh penegak hukum. Jika benar adanya kecurangan dan titipan dalam proses perekrutan tersebut, hal ini dapat sangat merugikan demokrasi dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan bersih.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino, S.E.,M.S.,A.K.,Akt, melalui pesan WhatsApp, menyatakan bahwa KPU telah menjalankan semua prosedur sesuai aturan. 

“Terimakasih informasinya KPU sudah menjalankan sesuai prosedur dari pendaftaran, tes tertulis sampai wawancara,” jelasnya. 

Ia juga menekankan pentingnya menyebutkan narasumber dan faktanya untuk menghindari pelanggaran UU ITE. 

“Untuk detailnya bisa komunikasi dengan divisi yang membidangi, yaitu Ibu Indah,” terangnya.

Reformasi sistem rekrutmen penyelenggara pemilu harus menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk KPU, agar pemilu dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. KPU berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur sehingga harus mengambil tindakan yang tegas dan menegakkan aturan yang berlaku agar terpilihnya penyelenggara yang terbaik dan dapat dipercaya. (*)



Sumber