INFOKA.ID – Pemerintah bakal mempidanakan pelaku usaha stasiun pengisian bulk (SPBE) elpiji yang melakukan kecurangan dalam takaran LPG 3 kg bersubsidi.

Hal itu menyusul adanya temuan dari Kementerian Perdagangan atas produk gas elpiji 3 kilogram (kg) yang tidak sesuai antara pelabelan dan kebenaran kuantitasnya. Seharusnya masyarakat menerima gas elpiji sebesar 3 kg namun ternyata isinya kurang dari 3 kg.

“Setiap provinsi akan kami cek dalam 2-3 bulan ini kami tingkatkan. Kalau ada tindak pidana kami akan laporkan ke pihak yang berwajib karena ini menyangkut hal yang penting,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Sanksi pertama, kata Zulhas, akan diberikan Kemendag terhadap pelaku usaha yang curang berupa administratif. Nantinya, jika pelaku usaha tersebut tidak memperbaiki maka izin usahanya akan dicabut.

“Kalau sudah diingatkan tapi masih (curang), maka dicabut izinnya. Kalau masih, kami sanksi lebih keras, pidana,” kata Zulhas.

Menurut Zulhas, LPG bersubsidi merupakan salah satu barang penting dan komoditas strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, pengawasan terhadap kecurangan pelaku usaha ini harus lebih diperketat.

Mendag Zulhas menjelaskan, tindakan ini telah melanggar pasal 134 dan pasal 137 ayat I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidan Perdagangan.

PP tersebut mengatur pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/aau label serta wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.

“Tindakan pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan BDKT dan satuan ukuran,” kata Zulhas. (*)



Sumber