Pada paruh pertama tahun 2024, Kamar Deputi menyetujui proposal yang mengharuskan manajer Sistem Kesehatan Terpadu (SUS) untuk menerbitkan daftar pasien yang akan menjalani operasi dan prosedur lainnya secara daring.

Naskah pelapor, wakil Ruy Carneiro (Podemos-PB), untuk RUU 10106/18, oleh mantan senator Cássio Cunha Lima (PB), telah disetujui. Karena mengalami perubahan di DPR, naskah tersebut dikembalikan ke Senat untuk pemungutan suara ulang.

Daftar informasi

Menurut usulan yang disetujui oleh para deputi, daftar tersebut harus dapat diakses oleh para manajer, tenaga kesehatan, dan pasien atau wali sah mereka, dan harus menyebutkan: spesialisasi medis, dalam kasus pembedahan; jenis prosedur; tempat di mana prosedur atau pembedahan akan dilakukan; nomor Kartu Kesehatan Nasional pasien atau dokumen identifikasi resmi lainnya; tanggal prosedur atau pembedahan dijadwalkan; dan posisi yang diduduki oleh pasien dalam daftar.

Teks tersebut juga menentukan bahwa privasi data pasien harus dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Umum.

Kebijakan Alzheimer

DPR juga menyetujui RUU 4364/20, yang diajukan Senator Paulo Paim (PT-RS), yang menetapkan kebijakan nasional untuk merawat penderita Alzheimer dan demensia lainnya. RUU tersebut diubah menjadi UU 14.878/24.

Kebijakan nasional akan dilaksanakan melalui artikulasi berbagai sektor, terutama bidang seperti kesehatan, jaminan dan bantuan sosial, hak asasi manusia, pendidikan dan inovasi teknologi.

Terserah kepada otoritas publik untuk memberikan panduan dan meningkatkan kesadaran di kalangan penyedia layanan kesehatan publik dan swasta tentang penyakit yang menyebabkan hilangnya fungsi kognitif terkait dengan demensia atau Alzheimer dan tentang mengidentifikasi tanda dan gejalanya pada tahap awal.

Proposal tersebut mendapat pendapat positif dari wakil Zé Vitor (PL-MG) dan wakil Laura Carneiro (PSD-RJ).

*Dengan informasi dari kantor pers

Pemilu seharusnya semakin mengecilkan jumlah partai kecil di dewan kota

Penyebaran berita bohong saat masa pemilu bisa berakibat pada hukuman yang lebih berat

Sumber