Presiden Republik, Luiz Inácio Lula da Silva; Senat, Rodrigo Pacheco; dan DPR, Arthur Lira, bertemu pada hari Selasa (17) untuk membahas tindakan terhadap gelombang kebakaran hutan yang melanda Brasil. Selama pertemuan tersebut, para pemimpin sepakat bahwa kebakaran tersebut bersumber dari tindak pidana dan mempertimbangkan kemungkinan untuk meningkatkan hukuman bagi kejahatan lingkungan. Lula menyebutkan “ketidaknormalan” situasi tersebut dan mempertanyakan kejadian-kejadian yang mungkin terkait dengan kejahatan tersebut.
Peningkatan hukuman untuk kebakaran hutan, yang saat ini hukumannya lebih ringan daripada kebakaran biasa, menjadi salah satu topik utama pertemuan tersebut. Kepala Staf Rui Costa menjelaskan bahwa usulan tersebut bertujuan untuk menyamakan hukuman, yang berkisar antara dua hingga empat tahun untuk kejahatan lingkungan, sementara kebakaran biasa diancam hukuman tiga hingga enam tahun. Ketua Mahkamah Agung Luís Roberto Barroso juga mendukung pembahasan tentang peningkatan hukuman dan perlunya perbaikan legislatif.
Selain tindakan hukuman, Barroso mengumumkan mobilisasi hakim secara nasional untuk memprioritaskan investigasi dan tindakan yang terkait dengan pelanggaran lingkungan. Ia merekomendasikan agar badan pembela sipil negara menerima denda dalam gugatan class action dan agar badan peradilan mempercepat tindakan pencegahan. Rodrigo Pacheco menekankan pentingnya debat yang seimbang untuk menghindari “populisme legislatif”, sementara Arthur Lira menjamin kemauan politik DPR untuk menangani masalah tersebut, dengan menyoroti perlunya penjelasan yang jelas tentang proposal tersebut.
