Para pemimpin dari sebagian besar negara berkumpul di KTT Masa Depan PBB (PBB)di New York, Amerika Serikat, menandatangani dokumen berisi 56 tindakan untuk masa depan planet ini, Minggu ini (22).
Menurut PBB, dokumen tersebut diadopsi secara konsensus, dengan hanya tujuh negara yang menolak persetujuan Pakta Masa Depan, termasuk Rusia.
Langkah-langkah yang ditetapkan dalam pakta tersebut meliputi tindakan yang ambisius, cepat, dan adil untuk melaksanakan Agenda 2030 dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, “tanpa meninggalkan seorang pun”. Pemberantasan kemiskinan menjadi inti dari upaya-upaya ini, menurut pakta tersebut.
Pemberantasan kelaparan, perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, pencarian solusi damai untuk konflik, perang melawan kejahatan transnasional, kemajuan menuju dunia yang bebas senjata nuklir, perlindungan pengetahuan tradisional dan transformasi sistem pemerintahan global juga dipertimbangkan.
Mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB, ada komitmen untuk memperluas jumlah anggota dan meningkatkan representasi negara-negara dari Amerika Latin, Asia-Pasifik, dan Afrika.
“Kami akan mengintensifkan upaya kami dalam kerangka negosiasi antarpemerintah mengenai reformasi Dewan Keamanan, sebagai masalah prioritas dan tanpa penundaan,” dokumen tersebut menyoroti, di antara tindakannya.
Tindakan lain dalam dokumen tersebut adalah reformasi arsitektur keuangan internasional. “Kami akan mempercepat reformasi arsitektur sistem keuangan sehingga dapat memenuhi tantangan mendesak perubahan iklim.”
Memperkuat tindakan untuk menanggulangi perubahan iklim, pada kenyataannya, merupakan salah satu tindakan yang ditetapkan dalam rencana tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan lambatnya kemajuan dalam memerangi perubahan iklim saat ini. Kami juga sangat prihatin dengan terus meningkatnya emisi gas rumah kaca dan menyadari pentingnya sarana pelaksanaan dan dukungan bagi negara-negara berkembang, serta meningkatnya frekuensi, intensitas, dan skala dampak buruk perubahan iklim, khususnya di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim,” demikian bunyi teks tersebut.
