KARAWANG – Keputusan Penunjukan PJ Bupati Karawang yang dipercayakan kepada pejabat dari Pemprov Jabar, disambut baik oleh Tim Pemenangan Acep-Gina (Tim JaMuGa).
“Ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Pusat masih menginginkan demokrasi lokal berjalan sesuai kaidah demokrasi yang sehat, fair, jujur dan adil bagi semua kontestan,” ujar Dadan Suhendarsyah, Div. LitBang Tim Pemenangan Acep-Gina, Rabu (25/9/2024).
”Kami mafhum bahwasannya politik itu selalu diwarnai intrik dan siyasah. Sangatlah Sulit untuk bersih dari pelanggaran dan perkeliruan. Tapi setidaknya penyimpangan kekuasaan yang biasa dilakukan oleh peserta Pilkada, terutama incumbent, bisa diminimalisir dan tidak terlalu leluasa, tampil seronok tanpa merasa bersalah,” imbuh Dadan.
Dikatakan Dadan, Tim Jamuga berpesan kepada PJ Bupati agar selama rentang waktu kepemimpinan yang relatif pendek, masih bisa membenahi tata kelola pemerintahan dan anggaran Pemkab Karawang.
“ASN harus dijaga khittohnya sesuai dengan sumpah janji sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Jangan dipusingkan oleh pikiran siapa yang akan menjadi Bupati ke depan. Siapapun yang terpilih, dialah yg menjadi pimpinan ASN. Bekerja sesuai tupoksinya. Tidak boleh bablas malah menjadi politisi laten yang tindakannya lebih polticking dibanding seorang politisi,” jelasnya.
Berdasarkan temuan lapangan, Dadan menambahkan, pihaknya mendapati beberapa indikasi TIDAK BAIK dalam perhelataan Pilkada Karawang 2024 ini.
Dugaan mobilisasi dan intimidasi terhadap Kepala Desa beserta perangkatnya untuk memihak kepada paslon incumbent, dan beberapa orang diantaranya sudah berani tampil seronok membuat postingan ataupun berkampanye selayaknya Mesin Pemenangan Calon. Padahal untuk kasus ini sudah tegas ada rambu-rambu yang wajib ditaati oleh Kepala Desa sesuai Undang-undang.
Pelibatan ASN, dan atau fasilitas Pemerintah serta tekanan untuk menyiapkan anggaran, baik yang bersumber dari kantong pribadi pejabat ataupun dengan cara mengotak-atik plotting anggaran kedinasan, untuk mengantisipasi terlembaganya praktek penyalahgunaan kewenangan tersebut, maka pihaknya berharap kepada PJ Bupati untuk melakukan tindakan antisipasi, pengawasan dan pembinaan kepada segenap ASN di semua dinas juga kepada pihak-pihak yang menerima penghasilan honor dari negara.
“Semua ASN wajib menandatangani pakta integritas tentang netralitas dan bersihkan lingkungan kantornya dari ornamen-ornamen keberpihakan dukungan serta kampanye terselubung untuk PasLon manapun,” tegasnya.
Masih Dadan menambahkan, Tim Acep-Gina mengajak semua pihak untuk berkompetisi secara sehat, jujur dan fair, agar proses Pilkada berjalan dengan sukses serta menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari sisi aturan hukum serta pengakuan publik.
“Paslon beserta para pendukungnya seperti tim kesebelasan yang sudah sepakat memasuki lapangan untuk bermain bola. Maka bermainlah sesuai kaidah yang berlaku dalam sepakbola. Handball, offside, sleding tackle adalah pelanggaran yang tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi dalam setiap laga. Wasit dan pengawas pertandingan harus tegas dan berani menjalankan tugasnya, kurang baik jika melakukan pembiaran dalam durasi lama. Kami dari Tim Acep-Gina sangat tidak menghendaki perhelatan laga tanding sepakbola malah berubah jadi atraksi smackdown atau gulat bebas, atau lebih parah lagi kerusuhan penonton,” tandas Dadan menganalogikan. (red)
