Sultra1news – Iming-iming janji dana desa Rp300 juta sampai Rp500 juta dalam visi misi program unggulan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda jika terpilih di pilkada 2024 dinilai tidak realistis.
Ketua Partai Ummat NTB, Yuliadin menilai program tersebut merupakan program cocokologi terhadap program ADD yang saat sekarang dianggap berhasil, tidak mendidik dan dianggap tidak rasional dengan kondisi fiskal daerah. “Inikan program cocokologi, tidak mendidik dan tidak realistis.
Mestinya mereka melihat prioritas program yang ada di RPJM daerah. Jangan sampai program ini hanya menghambur-hamburkan APBD kita yang sekarang masih dalam kondisi belum stabil ini,” ujar Yuliadin dalam keterangannya mengutip Antara pada Senin (6/10/2024).
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Dompu ini, mengatakan keberadaan desa atau kelurahan sebagai basis kekuatan politik di era pilkada langsung ini menjadi kian seksi untuk menjadi bahan dalam penyusunan visi, misi dan program dari setiap pasangan calon kepala daerah.
Sebelumnya, Juru Bicara Utama Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan bantuan hibah sebesar Rp300 sampai Rp500 juta untuk diberikan kepada desa/kelurahan ini tertuang dalam visi misi 10 program unggulan pasangan Iqbal-Dinda, yakni desa berdaya.
“Apakah bantuan program itu mampu di anggarkan di APBD?. Jawabnya, bisa,” uhar Adhar Hakim didampingi Ketua Tim Pasangan Iqbal-Dinda Anis Mujahid Akbar.
Bila melihat kemampuan fiskal daerah yang saat ini mencapai Rp6,1 triliun menurutnya pemberian dana hibah itu bisa diwujudkan oleh pasangan Iqbal-Dinda. “Kalau di hitung-hitung APBD NTB Rp6,1 triliun terus dana Rp500 juta dikalikan 1.140 desa/kelurahan total dananya Rp570 miliar.
Artinya, angka itu masih bisa ditanggulangi dengan kapasitas APBD kita,” jelasnya.
Namun demikian Adhar Hakim, dalam pemberian dana hibah ini, pasangan Iqbal-Dinda tidak akan tergantung pada APBD semata, melainkan akan menarik dana-dana lain dari pemerintah pusat.
Mengingat, Iqbal sendiri merupakan kader Gerindra dan linier programnya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Pak Iqbal ini kader Gerindra.
Ruang penyamaan persepsi pembangunan akan kami jelaskan dengan pemerintah pusat, sehingga ide dalam bentuk hibah dan program itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan jika Iqbal-Dinda terpilih,” terang Adhar Hakim.
Selain itu menurutnya dalam konteks regulasi di Kemendagri, pemberian dana hibah ini justru memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membuat konsep seperti itu, sehingga tidak ada persoalan. “Kita buat desain desk kemantapan provinsi dan kabupaten kota.
Kami masuk dalam ruang pembiayaan lain dan itu bisa dan kami mendesain-nya dalam ruang yang hati-hati. Dan ini juga tidak akan tumpang tindih dengan program Dana Desa atau Anggaran Dana Desa (ADD),” bebernya.
Meski begitu mantan Ketua Ombudsman NTB dua periode ini, menyatakan alokasi anggaran hibah ini tidak diberikan sekaligus dalam satu tahun, melainkan disalurkan secara bertahap. “Jadi hibah anggaran ini tidak sekaligus, tapi bertahap,” tutupnya
