Pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia tetapi juga media internasional. Salah satu poin yang paling menonjol dalam pidatonya adalah janji untuk memberantas korupsi. Dengan lantang, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus bebas dari ketakutan, kemiskinan, kelaparan, dan penindasan—tetapi fokus utamanya adalah pada upaya memberantas korupsi yang telah lama menghantui negara ini.
Dari pernyataan Prabowo, terlihat bahwa ia hendak menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Janji ini mendapatkan perhatian besar karena isu korupsi yang ia angkat mencerminkan kondisi pemerintahan sebelumnya, khususnya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski Jokowi dikenal dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahannya juga dibayangi oleh berbagai skandal korupsi.
Selama dua periode pemerintahan Jokowi, Indonesia menyaksikan beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi. Di satu sisi, Jokowi berhasil membangun banyak proyek infrastruktur, namun di sisi lain kritik terhadapnya terus berkembang, terutama terkait lemahnya penegakan hukum atas praktik korupsi dalam birokrasi dan politik. Hal ini semakin diperparah oleh munculnya berbagai bentuk politik patronase dan dinasti politik yang menggerogoti integritas lembaga-lembaga negara, sebagaimana dikritik oleh berbagai pengamat politik.
Pidato Prabowo yang menyinggung pentingnya kemandirian energi dan pangan, serta upayanya untuk menciptakan demokrasi yang lebih “santun” dengan “perbedaan pendapat tanpa permusuhan,” semakin memperlihatkan keinginan kuatnya untuk melakukan reformasi di bidang-bidang yang sebelumnya tidak mendapat perhatian serius. Namun, fokus pada pemberantasan korupsi tampak menjadi simbol utama dari agenda Prabowo, mengingat banyaknya kasus korupsi yang mewarnai pemerintahan Jokowi.
Pemberitaan di media dalam dan luar negeri mengenai janji Prabowo untuk menuntaskan korupsi secara tidak langsung mengingatkan publik tentang maraknya kasus-kasus korupsi di era Jokowi. Reuters, dalam laporannya, juga menyoroti bagaimana janji ini menarik perhatian khalayak luas. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 280 juta orang, Indonesia menjadi negara dengan tantangan besar dalam hal reformasi birokrasi dan penguatan penegakan hukum. Korupsi telah lama menjadi batu sandungan bagi upaya pembangunan di Indonesia, dan Prabowo nampaknya ingin mengambil langkah yang berbeda.
Namun, janji pemberantasan korupsi bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Sebelumnya, Jokowi juga mengangkat tema serupa ketika pertama kali menjabat. Meski demikian, kritik datang dari berbagai pihak karena tidak ada terobosan signifikan dalam memberantas korupsi secara menyeluruh. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang selama bertahun-tahun menjadi lembaga independen yang disegani, justru menghadapi tantangan besar dan keterbatasan kewenangan di era Jokowi. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat memandang janji Prabowo sebagai sesuatu yang sangat penting untuk diawasi.
Dengan fokus besar pada isu ini, Prabowo seolah ingin membedakan dirinya dari pendahulunya. Media internasional seperti Reuters menyoroti bahwa Prabowo ingin membawa era baru bagi Indonesia, dengan pemerintahan yang bersih dan fokus pada kemandirian ekonomi. Namun, tantangan yang ia hadapi tidak ringan. Maraknya korupsi di berbagai sektor pemerintahan, mulai dari birokrasi hingga proyek infrastruktur besar, membutuhkan langkah konkret dan dukungan politik yang kuat.
Prabowo juga menghadapi kritik terkait masa lalunya, di mana ia pernah dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan penculikan aktivis. Meski ia terus membantah tuduhan-tuduhan tersebut, masa lalunya tetap menjadi isu sensitif yang bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap kemampuannya menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam konteks global, fokus Prabowo pada isu korupsi juga menjadi cerminan harapan masyarakat Indonesia untuk keluar dari lingkaran korupsi yang telah lama menghantui sistem pemerintahan mereka. Jika janji ini berhasil dilaksanakan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami lonjakan dalam pembangunan ekonomi dan reformasi sosial-politik yang lebih solid.
Namun, waktu akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Sejauh mana ia dapat merealisasikan janjinya untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih? Masyarakat Indonesia, serta dunia internasional, akan terus memantau dengan cermat langkah-langkah konkret yang diambil oleh presiden baru ini.
Dengan segala tantangan di depan, Prabowo telah membuka babak baru dalam politik Indonesia—babak di mana perang melawan korupsi menjadi janji utamanya, dan diharapkan bukan hanya retorika politik semata.
