Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan keprihatinan yang dikemukakan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan National Payment Gateway (GPN) yang diklaim sebagai hambatan perdagangan.
Airlangga menegaskan, Indonesia menyambut baik operator asing, termasuk Mastercard dan Visa.
“Tidak ada perubahan di sektor kartu kredit. Selanjutnya di sektor gateway terbuka untuk memasuki front end dan berpartisipasi secara langsung,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 25 April 2025.
Dia juga menekankan bahwa semua pihak eksternal yang berkepentingan dalam kerja sama memiliki kesempatan yang sama. Terkait isu QRIS yang diangkat AS, Airlangga mengindikasi hal itu hanya sekedar klarifikasi.
Sebelumnya, Destry Damayanti, Senior Deputy Governor Bank Indonesia, menyatakan kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam QRIS atau sistem pembayaran cepat lainnya tergantung kesiapan masing-masing negara. Destry juga mengakui penggunaan Visa dan Mastercard masih dominan di Indonesia.
“Jadi, kita tidak membeda-bedakan. Jika Amerika siap, kita siap, mengapa tidak?”Destry menyampaikan kepada wartawan pada acara Edukasi Keuangan untuk Pekerja Migran Indonesia di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Dalam Laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2025, Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menyoroti beberapa hambatan tarif dan non tarif yang dihadapi negara tersebut dalam hubungan dagangnya, termasuk dengan Indonesia. Penggunaan QRIS disebutkan secara khusus.
Laporan tersebut menyatakan bahwa bank-bank AS dan penyedia layanan pembayaran merasa tidak diajak berkonsultasi ketika Bank Indonesia merumuskan kebijakan terkait QRIS.
“Pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang sifat perubahan potensial atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana hal itu dapat dirancang untuk berinteraksi paling mulus dengan sistem pembayaran yang ada,” kata laporan USTR.
