Baru-baru ini disetujui oleh Majelis Legislatif Sergipe, Undang-Undang 9.517/2024 membawa berita yang menggembirakan bagi banyak keluarga di negara bagian tersebut. Mulai tahun 2025, para penyandang disabilitas akan berhak atas pengecualian sebagian dari IPVA, sebuah tindakan yang menjanjikan untuk mengurangi beban pajak pada para pembayar pajak ini dan mendorong inklusi sosial.

Undang-undang baru tersebut memperkirakan bahwa sekitar 4.200 orang, termasuk mereka yang memiliki cacat fisik, penglihatan, intelektual berat, sindrom Down, dan autisme, akan mendapatkan manfaat. Diperkirakan bahwa bantuan keuangan tahunan akan mencapai sekitar R$1 juta.

Apa saja syarat pengecualian IPVA?

Mulai tahun 2025, pemilik kendaraan di negara bagian Sergipe yang termasuk dalam kategori tersebut di atas akan dapat mengajukan pengecualian dari IPVA. Undang-undang ini dirancang untuk mendukung mereka yang menghadapi tantangan sehari-hari karena kondisi mereka dan untuk memastikan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Agar memenuhi syarat, kendaraan harus bernilai maksimal R$120.000. Selain itu, permohonan akan dilakukan secara digital, dengan tujuan untuk memudahkan akses dan meminimalkan birokrasi.

Bagaimana Cara Meminta Pengecualian IPVA?

Proses pengajuan pengecualian sebagian dari IPVA akan sepenuhnya dilakukan secara digital. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

  • Kunjungi portal Departemen Keuangan Negara (SEFAZ);
  • Mengisi formulir online khusus untuk pengecualian IPVA;
  • Lampirkan dokumen yang diminta secara digital;
  • Bayar biaya administrasi secara online.

Dengan pendekatan digital ini, harapannya prosesnya akan menjadi lebih tangkas dan dapat diakses oleh semua orang.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pengecualian IPVA

Untuk memastikan pengecualian dari IPVA, perlu mengikuti beberapa kriteria khusus dan menyerahkan dokumentasi yang sesuai. Dokumen yang diperlukan meliputi:

  • Bukti bahwa nilai kendaraan tidak melebihi R$120.000;
  • Formulir yang diisi di portal SEFAZ;
  • Dokumen pribadi pemilik dan bukti kecacatan;
  • Bukti pembayaran biaya administrasi.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan dokumen dilampirkan dengan benar, pengecualian akan diberikan, memberikan keringanan keuangan yang signifikan.

Apa yang Terjadi jika IPVA Tidak Dibayar?

Bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria pengecualian, pembayaran IPVA tetap wajib. Kegagalan membayar dapat mengakibatkan hukuman berat, seperti:

  • Skor 7 poin pada Surat Izin Mengemudi Nasional (CNH);
  • Koleksi kendaraan oleh Detran;
  • Denda harian sebesar 0,33% dari jumlah pajak, hingga maksimum 20%.

Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui pembayaran IPVA Anda guna menghindari komplikasi ini.

Dampak Undang-Undang Pengecualian IPVA Baru di Sergipe

Pemberlakuan pengecualian sebagian dari IPVA bagi penyandang disabilitas merupakan langkah penting menuju kesetaraan sosial. Dengan mengurangi beban keuangan pada keluarga-keluarga ini, langkah tersebut mendorong inklusivitas dan memfasilitasi mobilitas, yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih mudah diakses dan adil.

Mulai tahun 2025, keluarga harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh SEFAZ untuk memastikan pengecualian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup banyak penduduk Sergipe.

Alokasi Sumber Daya yang Dikumpulkan oleh IPVA

Menarik untuk memahami bagaimana dana yang dikumpulkan oleh IPVA didistribusikan. Secara umum, pendapatan IPVA dialokasikan sebagai berikut:

  1. 20% untuk Fundeb: Sebagian sumber daya tersebut diberikan kepada Dana untuk Pemeliharaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar dan Penghargaan Profesional Pendidikan (Fundeb), dan ditujukan untuk pendidikan dasar.
  2. 40% untuk Pemerintah Negara Bagian: Jumlah ini digunakan oleh pemerintah negara bagian untuk layanan penting, seperti kesehatan, keselamatan publik, dan infrastruktur.
  3. 40% untuk Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah tempat kendaraan itu didaftarkan menerima sebagian dari IPVA ini, yang digunakan untuk membiayai layanan lokal, pemeliharaan jalan, angkutan umum, dan penerangan umum.

Undang-undang baru tersebut mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial, memberikan bantuan keuangan kepada keluarga dengan anggota penyandang disabilitas, dan mendorong masyarakat yang lebih inklusif.

Sumber