Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa

      Comments Off on Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa

Sultra1News – Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana di atur dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berlumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”

melihat banyaknya pembangunan fisik yang ada di desa waoleona hari ini antara lain rehab kantor desa, pembangunan jalan tani, pembangunan baruga desa dan pembangunan lainnya. dengan penggunaan anggaran yang begitu besar masyarakat dibuat resah oleh pemerintah desa terkait Transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat sehingga meningkatkan animo ketidak percayaan masyarakat. maka kami yang berafilisia dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda pemerhati Desa (AMPERA-DESA) hadir untuk menyampaikan aspirasi atas nama masyarakat.

Perlu diketahui bahwa UU No. 6 tahun 2014 pasal 24 tentang asas kepastian hukum dan keterbukaan, pasal 27 pemberian laporan penyelenggara pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, pasal 68 masyarakat berhak tau meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa kemudian permendagri 113 tahun 2014 / permendagri No 20 tahun 2018 pasal 2 menjelaskan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif tertib anggaran dan disiplin.

Namun ironisnya ketika masyarakat meminta informasi yang jelas mengenai itu pemerintah desa seakan-akan menutup mata dan telinga hanya memakai kaca mata kuda. apalagi pada saat kami bersama masyarakaat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor kepala desa banyak yang ingin melakukan hal-hal yang tidak wajar.

Kemudian patut diduga bahwa perilaku KKN di desa hari ini masih sangat tumbuh subur di kalangan pemerintahan desa, ada indikasi rangkap jabatan yg dalam pelaksanaan pemerintahan desa hari ini. Maka harapan masa aksi agar hal-hal rangkap jabatan seharusnya di hapuskan agar adanya pemerataan pemberdayaan masyarakat desa.

Korlap Rahmat Z Udu menambahkan, apabila tuntutan masa aksi tidak di indahkan oleh pemerintah desa waoleona maka masa aksi akan melakukan aksi berikutnya.
Dan akan di laporkan kepada berwenang seperti inspektorat, BPKP, dan kpk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan jalan tani desa waoleona yg patut diduga ada penggelembungan anggaran di dalamnya ya tidak sesuai dengan kondisi fisik pembangunan.

Diam tertindas atau bangkit melawan karenda dia berarti mati. (Tim SSN)