Dugaan Korupsi Proyek Jalan 48 M Kantor Balai Pokja XXI Bina Marga Sultra Didemo

      Comments Off on Dugaan Korupsi Proyek Jalan 48 M Kantor Balai Pokja XXI Bina Marga Sultra Didemo

Sultra1News / Kendari – Pantauan langsung lapangan jurnalis Sultrasatu.news gerakan 200 massa Lembaga Pemerhati Masyarakat (LPM-Sultra ) yang terdiri dari massa Mahsiswa Unhalu Sultra, Relawan Galang Kemajuan Center Jokowi (GKC-J) turun melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Jalan dan Perumahan Rakyat di Kendari Sulawesi Tenggara tepatnya di Balai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Penerimaan Satuan Kerja Lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI yang beralamat kantor perumahan elit Citra Land Kendari (Senin/ 30/12/2019).


Jendral lapangan orator aksi massa, Loade Abdul Jabar, dalam menyampaikan aspirasinya , meminta pihak aparat penegak hukum yang terkait,Kepolisian, KPK , Jaksa untuk memeriksa integritas Kepala Balai 21 Kendari , oknum LPSE ,ULP , Ketua Pokja dan PPK terkait adanya unsur dugaan kuat mall praktek KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme) pada proyek jalan Wawatobi (BTS Unaha ) menelan anggaran negara 48 M.

Menurutnya, pada proses tender seleksi unit pengadaan barang dan jasa melalui seleksi elektronik oleh tim panitia Pokja dan PPK di balai 21 Kendari yang katanya ketat dan procedural dari proses awal belum mencerminkan kebenaran aturan semestinya bahkan para pokja ULP telah berani merubah sisitim yang ada menabrak aturan Kepres no 16 tahun 2018 dan UU LPSE sebagaimana telah di jelaskan.

Dugaan tercium adanya bau aroma tak sedap pada awal pemberkasan oleh beberapa perusahaan yang layak seperti PT. KMU dengan mengikuti seleksi tender sesuai procedural mendapatkan renking urutan pertama belum di berikan haknya berupa undangan guna pembuktian , jelas sekali indikasi kentalnya korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah berkarat lama dalam tubuh para oknum birokrasi kementrian PUPR yang bertugas di markas Balai 21 Kendari Sultra.

“ini balai 21 kendari harus di bersihkan dari oknum oknum mafia birokrasi yang berkonspirasi dengan oknum mafia kontraktor abu abu kotor, busuk dan menjijikan merugikan anggaran negara pada proyek jalan dan jembatan yang berasal dari Kementrian PUPR,”  tegas Laode Jabar.

Pasalnya para oknum mafia birokrasi di balai dan mafia oknum kotraktor abu bau ini setiap tahun panen korupsi dan kolusi saat musiman tender proyek di balai 21 kendari, mereka sudah ada jatah pesanan dari pihak oknum pejabat di Kementrian PUPR siapa yang harus di menangkan.  “Coba barang buktinya dicek pada data situs LPSE Balai 21 ada beberapa perusahaan kontraktor lokal yang notabene memenuhi persyaratan juga kemampuan dan layak jadi pemenang itu di pangkas tidak di berikan hak yang sama sebagaimana UU Pengadaan barang dan jasa juga Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 , seharusnya yang menjadi rengking satu dalam penawaran layak dan wajib mendapatkan undangan pembuktian seperti PT,Konawe Muty Usaha (KMU), tapi justru PT KMU tersebut di bunuh karakternya oleh oknum panitia Pokja dan PPK tidak di berikan undangan pembuktian sampai dengan tanggal dan hari yang di tentukan oleh mereka, ada apa ini? , “ pungkas Laode Jabar.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Relawan Galang Kemajuan Center Jokowi Sulawesi Besar yang bermarkas di Kendari Sulawesi Tenggara , Djery Lihawa , menyesalkan dan mengecam adanya dugaan mall praktek permainan kotor KKN oleh para oknum pejabat di balai 21 kendari Sultra pada tender proyek anggaran 48 M uang negara dan rakyat
Pihak Relawan GKC-Jokowi akan melayangkan surat kepada Kementrian PUPR dan Dirjen bina marga agar mencopot kepala balai 21 kendari, PPK dan Ketua Pokja , dan jika terbukti ada permainan kolusi dan pungli , kita akan buatkan laporanya ke KPK dan Polda Sultra dan di proses sesuai hukum yang berlaku.

Seharusnya balai 21 mulai dari PPK dan Pokja bekerja sesuai visi dan misi bapak President terkait SDM dan Investasi juga revolusi mental nawacita dan revormasi birokrasi jangan korupsi dan di utamakan pelayanan bagi oknum pejabat birokrasi yang bertugas melayani sesuai tupoksi tugas mereka dan jangan lakukan kolusi dan pungli serta upaya diskriminasitif pada pada lelang proyek menyangkut anggaran negara sumber APBN yang di punggut dari hasil keringat rakyat.

“ Kami akan bersurat dan melaporkan khusus kepada bapak President Jokowi melalui Kepala staf Presiden purnawirawan Jendral . Moeledoko adanya dugaan temuan tender siluman yang tidak prosedural hingga merugikan anggaran negara setiap tahun pada proyek balai 21 kendari Sultra , “ tutupnya.

Ketua Pokja Balai 21 Pak, Syarifuddin di konfirmasi melalui telpon selulernya ogah mengangkat telponya, bahkan membalas pesan singkat sms melalui WhatsApp tidak membalas.

Demikian juga dengan kepala Balai 21 , Yohanis Tulak Todingrara tidak berada di tempat apalagi aktifitas di kantor balai sama sekali tidak ada orang katanya masih libur.
(Tim/Jurnal SSN)