DI BALIK TKA CINA ADA PERANG DAGANG CINA DAN AMERIKA

      Comments Off on DI BALIK TKA CINA ADA PERANG DAGANG CINA DAN AMERIKA

Sultra1News / Baubau – Pada tanggal 2 September 2019, Kementerian ESDM menyampaikan siaran pers tentang pelarangan ekspor biji nikel yang mengacu pada PERMEN ESDM RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas PERMEN ESDM RI Nomor 25 Tahun 2018.

Intinya adalah terhitung mulai 1 Januari 2020 Biji Nikel dengan kadar di bawah 1,7% tidak diperbolehkan untuk di ekspor. Hal ini mengejutkan Negara-Negara maju.

Pada 22 November 2019, Uni Eropa mengajukan permintaan Konsultasi kepada Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Bodies/DSU) di World Trade Organization (WTO) terkait dengan protes terhadap kebijakan Indonesia mengenai langkah bahan baku tertentu yang diperlukan untuk produksi stainless steel, serta skema pembebasan bea masuk lintas sektor yang tergantung pada penggunaan domestik barang impor.

Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan itu dirancang oleh Indonesia untuk menguntungkan Industri peleburan dan baja nirkarat sendiri. Biasanya Indonesia mengekspor biji nikel ke Negara Uni Eropa yaitu Swiss, Yunani dan Ukraina.
Hal ini akan menciptakan resiko besar bagi sektor baja di Uni Eropa.

Salah satu sumber daya mineral Indonesia yang saat ini dan ke depan adalah Nikel. Dunia sekarang terus berubah dan ke depannya akan meninggalkan bahan bakar fosil, karena cadangannya semakin habis karena isu lingkungan yang mengakibatkannya.

Atas dasar kebijakan Indonesia tersebut maka mau tidak mau perusahaan yang akan mengekspor nikel harus membangun smelter di Indonesia. Contohnya di Sulawesi Tenggara ada dua perusahaan asing yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) yang bersinergi mengembangkan “Integrated Nickel Core Processing & Down-Stream Steel Manufacturing Plant” atau pabrik pengolahan biji nikel dan industry hilir baja.

Selain itu perusahaan asing tersebut bukan saja membawa dana segar Investasi tapi juga membawa teknologi yang dibutuhkan. Dana investasi dari China maka di tunjuklah Kontraktor utamanya juga dari China. Pembangunan pabrik tersebut juga menggunakan system “harga borongan bertahap” (Lump-sum turnkey-contract) Kontraktor di Indonesia belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Apalagi dokumen proyekpun berbahasa mandarin sehingga mulai dari pimpro, teknisi serta tenaga proyekpun di datangkan dari cina. Jumlah jam kerja proyek selama 12 Non Stop juga belum 100% dipenuhi oleh pekerja lokal.

Sesungguhnya banyak pihak yang mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan dari DISRUPSI Pandemi ini, baiknya kita mengkaji lebih jauh lagi terkait keadaan saat ini perang dagang antara Cina dan Amerika sangat berdampak pada kondisi sosial di Indonesia yang terwujud dalam intrik politik. Hal ini juga merupakan Konsekuensi Logis Indonesia dalam menjalankan kebijakan Ekonominya.

Wallahu A’lam.

Penulis: Andi Baso Amirul Haq (Sekum Badko HMI Sultra).