LBH AMANAH KEADILAN Sesalkan Tindakan Oknum Penegak Hukum Yang Ada Di Polsek Lakudo

      Comments Off on LBH AMANAH KEADILAN Sesalkan Tindakan Oknum Penegak Hukum Yang Ada Di Polsek Lakudo

Buteng/SSN – Kasus Dugaan Pencabulan yang menimpa masyarakat Buteng (Buton Tengah) yang di tangani Polsek Lakudo Menjadi sorotaN LBH Amanah Keadilan, Dikarenakan Proses Penetapan status Saksi Kasus dugaan Pencabulan tersebut menjadi Tersangka dugaan pengurasakan, Tidak sesuai UU yang brlaku.

Bermula saat S (Inisial) berstatus sebagai (Saksi kasus dugaan pencabulan yang dialami oleh adiknya) Pergi ke rumah pelaku kasus dugaan pencabulan pada tanggal 31 Mei 2020 untuk mencari alat bukti lain

Dalam pencarian tersebut S berhasil menemukan alat bukti yang diduga kuat di gunakan pelaku untuk melancarkan aksi bejatnya tersebut, dan kini alat bukti tersebut dijadikan alat bukti pada Kasus Dugaan Pencabulan oleh Penyidik Polsek Lakudo.
Setelah kejadian itu beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 03 Juni
2020, Dari pihak keluarga Pelaku melaporkan S (Saksi) ke
Kantor Kepolisian Sektor Lakudo, atas dugaan Tindak Pidana Pengrusakan
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Subs Pasal 406 Jo 55, 56
KUHP.

Menanggapi Hal itu Penasehat Hukum Dugaan Kasus Pencabulan yang terjadi di Buteng, Muh. Sutri Mansyah, S.H.,M.H Angkat bicara, Ia Menyesalkan atas Kesigapan Oknum Polsek Lakudo yang terkesan terburu-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa memperhatikan UU yang berlaku di NKRI.
“Pihak Penegak Hukum seharusnya Memperhatikan dan Mempertimbangkan Hak-Hak Saksi sebagaimana yang sudah di atur dalam UU Perlindungan Saksi
dan Korban, Sebelum Mempidanakan Saksi” Tegasnya.
Lanjut Dia, Sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) yang secara
tertulis bahwa:
(1) “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan
yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau
laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”
(2) “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku,
dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau
telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus
yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh
pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”.
“Pihak Polsek Lakudo sebagai Aparat Penegak Hukum seharusnya mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban,”. Bebernya
Menurutnya S yang masih berstatus sebagai saksi kasus dugaan pencabulan yang saat ini kasus itu
sedang berjalan, memiliki hak imutas dan hak ditunda perkara yang dialaminya sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga kasus S tidak dapat dilanjutkan.

” Kami mohon perhatian dari Polres Resort Baubau, Polda Sulawesi Tenggara, Irwasda Sultra, Kompolnas, Kapolri untuk melakukan mengawasan pada kasus yang dialami saksi S” Tutupnya.
G.A/SSN