Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan kelompok ekonomi berkembang utama BRICS, yang menyumbang 35% dari output ekonomi global, sebagai sarana untuk memperkuat negara-negara berkembang, kata kementerian luar negerinya dalam sebuah pernyataan.

Ketika para pemimpin dunia BRICS berkumpul di Kazan untuk pertemuan puncak minggu ini, kementerian luar negeri Indonesia mengatakan Kamis malam bahwa proses bergabung dengan kelompok tersebut telah dimulai.

“Indonesia bergabung dengan BRICS adalah perwujudan dari kebijakan luar negerinya yang independen dan aktif,” kata Sugiono, menteri luar negeri yang baru diangkat, yang seperti banyak orang Indonesia menggunakan satu nama. “Itu tidak berarti kami bergabung dengan blok tertentu, tetapi kami berpartisipasi aktif di setiap forum.”

Indonesia, negara terpadat keempat di dunia, memegang kebijakan luar negeri non blok.

Presiden Prabowo Subianto, yang mulai menjabat pada hari Minggu, telah berulang kali menekankan bahwa dia akan berteman dengan semua negara, baik itu China atau Amerika Serikat, dan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan blok militer mana pun.
Sugiono menambahkan BRICS sesuai dengan program utama pemerintah Prabowo “terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia,” menambahkan bahwa Indonesia melihat kelompok tersebut sebagai “kendaraan” untuk memajukan kepentingan global selatan.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan lebih dari 30 negara telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS, meskipun hanya ada sedikit kejelasan tentang bagaimana perluasan tersebut akan berhasil.

Anggota saat ini termasuk Brasil, Cina, Mesir, Etiopia, India, Iran, Rusia, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Yohanes Sulaiman, guru besar hubungan internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, mempertanyakan manfaat Indonesia bergabung dengan BRICS karena dapat diperoleh dari hubungan bilateral, namun hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau ketinggalan.

“Lebih baik mengikuti daripada tertinggal,” katanya, seraya menambahkan bukan berarti kebijakan luar negeri Prabowo lebih berpihak ke timur daripada ke barat.

Dalam upaya untuk menarik lebih banyak investasi dan kesepakatan perdagangan dari para anggotanya, Indonesia mengatakan awal tahun ini sebelum Prabowo menjabat bahwa pihaknya bertujuan untuk menyelesaikan aksesi menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris.) dalam waktu dua sampai tiga tahun.

KTT BRICS di Kazan menyentuh perang di Timur Tengah dan Ukraina, meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang spesifik akan dilakukan untuk mengakhiri kedua konflik tersebut.

(Kisah ini telah dikoreksi untuk menghapus Arab Saudi dari daftar negara-negara BRICS dalam paragraf 8)