• 34ºc, Sunny
  • Tuesday, 18th June, 2019

“Ada Dugaan Muncul WTP Siluman“ BPK Sultra Diminta Tegas Beri Opinion TMT/TW LHP-LKPD Pemkot Baubau

Sultra1News / Kendari - Ketua Relawan GKC Jokowidodo : Kami minta  BPK Sultra  Jangan Ada upaya “Dusta  Diantara WTP dan WDP ” pada pemeriksaan hasil  akhir audit keuangan Pemkot Baubau LHP- LKPD  2021-2022  yang disinyalir  bermasalah  jika tidak mau berhadapan  dengan Konstitusi (Rakyat) dan Institusi kepenegakan hukum

Ketua Relawan GKC-Joko Widodo , Djery Lihawa Juga Ketua  Besar Santri Bela Negara Lebikraf –NU itu mempertegas  dan mengingatkan kembali pada oknum Pejabat BPK Sultra  jangan beri WTP pada Pemkot Baubau. 

 
Ketua Galang Kemajuan Center - Jokowi Sulawesi Besar
Sultra. Djery Lihawa

“ info dari nara sumber ada pertemuan oknum Pemerintah Kota Baubau dengan oknum BPK di Kendari terkait dugaan melobi agar pihak BPK Sultra memberikan Opinion Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) sementara laporan keuangan yang sangat buruk Pemkot Baubau itu telah diketahui oleh masyarakat kota Baubau pada umumnya , jadi  mohon maaf saja pada teman teman BPK Sultra , jangan main main dengan masalah ini,“ tegas Muh,Djaelani Djery Lihawa Ketua GKC-SBN-NU 

“ Pihak Relawan GKC-Jokowi memperingatkan pada oknum pejabat BPK terkait kasus OTT  Bupati  Banten dan Bupati Bogor dimana kasus suap WTP melibatkan oknum pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Kalau informasi ini benar adanya pihak Pemkot mendapatkan opini WTP patut diduga ada permainan suap  dan gratifikasi oleh oknum pejabat Pemkot pada oknum pejabat BPK dan  pihak kami tidak akan tinggal diam  akan membuat perhitungan serta laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terkait adanya dugaan suap WTP.  

“ jika  hal Opini WTP itu didapatkan oleh Pemkot Baubau yang diduga  laporan tanggung jawab keuangan  daerah  masih penuh  dengan masalah adanya dugaan korupsi , belanja  umum , anggaran proyek dan program keuangan daerah lainya  dari  anggaran APBN dan APBD  Pemkot Baubau yang sangat buruk , maka kami  dengan jumlah 10 ribu massa Relawan GKC-Joko Widodo  bersama Santri Bela Negara akan geruduk  kantor  BPK Sultra ,“ tegas mantan aktifis 98 itu. 

Di hubungi terpisah oleh wartawan media SSN salah satu oknum staf BPK melalui kontak personnya mengatakan bahwa terkait adanya info pemberitaan oleh media SSN adanya dugaan kasus  Korupsi “Putar Putar Bunga Uang 100 Miliar lebih  APBN/APBD Pemkot Baubau  ke Lima Bank  dan buruknya hasil  laporan keuangan  , pihaknya mempersilahkan kepada media SSN dan Ketua Relawan GKC Jokowi ke Markas Kantor BPK  pwk Sultra 

“ silahkan Bapak datang ke kantor  temui Ketua BPK pwk Sultra guna  konfirmasi langsung sebab kami bukan bagian dari audit , Bapak dan rekan rekan jurnalis silahkan menemui langung ya kami tunggu di kantor, “ ucap staf  BPK Sultra 

Lainya halnya Ketua BPKP  Sultra saat di konfirmasi dengan adanya informasi dan  pemberitaan yang didapatkanya, dia ,Ketua BPKP mengatakan, sambil ucapkan terima kasih , atas  Pemberitaan tersebut menurutnya hal ini menjadi bahan informasi  awal untuk  data pihak BPKP dan lakukan kordinasi dengan pihak terkait 

‘  ada laporan resmi kepenegakan hukum pihaknya akan membantu pihak APH  atas dugaan pada kasus tersebut , kalau sudah ada  tersangka dan kami BPKP dalam kapisitas  hanya menghitung kerugian negara dan pihaknya siap membantu jika ada merugikan keuangan negara  , “ ujar Kepala BPKP 

Kembali pada dugaan kasus Korupsi menyangkut dana yang asal usulnya dari Rakyat  yang dikelola  harusnya  transparansi dan ankutable  pengelolaan APBN /APBNP dan APBD/ /APBDP , ini bukan anggaran pribadi atau anggaran jatah pribadi walikota  Baubau tentu  ada aturan yang mengikat da nada anggaran APBN/APBD yang diselewengkan. 

Tanggung jawab perbendaharaan negara aturanya  sangat ketat  punya prinsip tegas, jujur serta  amanah harus jelas ada payung hukum  seperti aturan Pergub, Perda , Perwali , kalau kota Baubu itu Perwali dan di situ  ada fungsi pengawasan  dari DPRD Badan Anggaran  ( Bangar) , tidak seperti  membagi keutungan jualan sate, anggaran  ini bukan anggaran pribadi oknum atau harta dana peninggalan saudaranya “ papar Ketua Relawan Jokowi yang biasa di sapa  dengan panggilan , Bung Djery Lihawa 

Mengelolah keuangan daerah itu tidak seperti  dagang jual Pisang goreng atau dagang sayur  maunya kalian , ini uang negara yang berasal dari keringat rakyat tidak boleh di bungakan  hanya demi untuk keuntungan kelompok dan pribadi  apa bunga bank itu masuk kantong pribadi oknum !  itu namanya masuk dugaan korupsi 

Peraturan Pemerintah  No 29 Tahun 2019  yang katanya dibeberkan oleh Kepala BPKAD itu sangat subyektif  dan tidak ada peraturan Pemerintah deposito untuk mengejar bunga Bank dan kemudian deposito bunga Bank  hasil dari anggaran APBD atau APBN di peruntukan  buat  keutungan Pribadi , kelompok atau orang tertentu juga korporat 

“Kami telah menduga kuat adanya  dugaan gratifikasi , money laundry , suap kejar deposito  bunga berjalan di Lima Bank termasuk  juga Bank Sultra diduga terlibat  turut mengedapkan dana tersebut, “ papar Djery  

Ada dader intelektual mafia perbankan sebagai dalang dalam pusaran dugaan korupsi  dana anggaran APBN/APBD 10 Ribu. “  Kebocoran anggaran tersebut , dan menurut kami disini awalnya muncul dugaan KKN  berjamaah tidak ada  dalam satu aturan negara  atau daerah dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan perbendaahraan negara /daerah memerintahkan para oknum pejabat lakukan “ Korupsi , Kolusi dan Nepotisme “

 Alasan subyektif  Kepala BPKAD mengatakan bahwa 50 Miliar tersebut yang telah didepositokan  berbunga ke Lima Bank  itu bukan  dana penyertaan modal itu alasan klasik. Padahal sebutanya sama asalnya dari dana Kas APBN/ APBD  dalam satu kesatuan sebutan investasi berasal berasal dari anggaran yang sama yaitu APBN/APBD pernyataan modal itu sama dari kas APBD dana mengendap 100 Miliar lebih itu juga sama  berasal dari anggaran yang sama  

, “ jangan kemudian pihak oknum Pejabat Pemkot yang terkait coba coba bohongi dan membodohi uang yang berasal dari rakyat masuk kas umum APBD /APBN Pemkot Baubau mengendap  di Bank Sultra  100 Ribu Juta  atau  sekitar 100 Miliar lebih   “ jangan main main dengan uang negara  “ dengan segala cara mau di halalkan demi mendapatkan keuntangan  oknum pejabat pribadi telah mneyalahgunakan kewenangan jabatanya  “ punkas, Djeri lihawa 

Ketua Relawan Galang Kemajaun Center  Presiden Jokowidodo  (GKC) secara konstitusional kami adalah  fungsi pengawasan mewarning pada oknum Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Sultra ( BPK)  terkait  waspada pada dugaan suap oleh oknum pejabat Pemkot Baubau  untuk mengejar Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) , tutupnya 

“  informasi yang kami dengar dari salah sumber media SSN bahwa oknum pejabat Pemkot beberapa waktu lalu pertemuan dengan oknum BPK di kendari guna mengejar WTP, jika itu terjadi WTP maka patut diduga itu WTP bayaran dan kami akan laporkan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi . 

Kami akan siapkan massa relawan dalam jumlah besar siap geruduk BPK jika Pemkot Baubau mendapatkan  WTP . Laporan pertangung jawaban keuangan Pemkot Baubau diduga  menjadi hal terburuk tahun ini dan meminta pada pihak  BPK untuk memberikan Pemkot Baubau  opini TMT/Discclaimer Opinion  ( dan tidak wajar  atau tepatnya  Opini TW (Adverse Opinion ) laporan keuangan di sajikan tidak wajar 

Sementara itu  kami rakyat masyarakat kota Baubau tahu  bagaimana carut marutnya hasil  laporan keuangan yang sangat buruk Pemkot Baubau  banyak kebocoran  lalu mendapatkan WTP itu tidak mungkin tidak masuk akala da nada apa dengan Boknum BPK 

“ kalaupun  ada dugaan  Dusta diantara oknum Pejabat BPK dan oknum  Pejabat Pemkot Baubau terhadap WTP dan WDP, kami hanya  ingat  kembali atas kasus Bupati Bogor , Ade Yasin dan Bupati Banten yang di tangkap KPK yang melibatkan suap WTP kepada oknum BPK  “ tegas Ketua Relawan Jokowidodo , Djery Lihawa , aktifis 98 wartawan senior 

Ketua Relawan  GKC- Jokowidodo pun meminta agar para pihak penegak hukum bergerak lakukan upaya penyelidikan pada dugaan kasus korupsi dana APBN/ APBD ,  10.000 Ribu Juta  sekitar 100 Miliar lebih dikatakan oleh Kepala BPKAD yang MENGENDAP  lama direkening  brankas  (BPD ) Bank Sultra Kota Baubau 

Kami Relawan Jokowi sedang menyiapkan laporan resmi ke penegak hukum  yang Inshallah dalam minggu ini nama nama yang diduga terkait tentu  awal pemeriksaan akan dimintai keterangan  guna pengumpulan bukti awal  pulbaket dan pihak kami sebagai pelapor juga akan membantu  penyidik penegakan  hukum menyerahkan beberapa bukti dan saksi 

“ meminta penyidik penegakan hukum Polri, Jaksa Agung dan KPK  Periksa Direktur Bank Sultra , kepala cabang Bank Sultra  , Weldy Sumargo atas dugaan telah mengendapkan dana APBD/APBN 100 Miliar lebih , periksa  Kepala BPKAD dan Sekertaris  BPKAD , periksa  para direktur Lima Bank yang diduga terlibat  menerima aliran dana tersebut dan memanggil  walikota Baubau yang diduga ikut terlibat dalam pusaran bau aroma Korupsi dana APBD 100 Miliar lebih , “ ujar Ketua Relawan Galang Kemajuan Center Joko Widodo (GKC). (Ar/Tim SSN) 

Follow Us