• 34ºc, Sunny
  • Tuesday, 18th June, 2019

Wow Fantastis! KPK Bidik Dugaan Aroma Korupsi Putar Bunga Uang Dana APBD Baubau 100 Miliar Lebih

Presiden Jokowidodo : ” saya hanya ingin mengingatkan bahwa politik anggaran itu perlu ,tetapi dalam pengelolaan APBD ini jangan ada lagi memakai pola-pola lama “ 

 
Ketua Galang Kemajuan Center - Jokowi Sulawesi Besar
Sultra. Djery Lihawa

Sultra1News / Kendari - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para sejumlah Kepala Daerah agar tidak lagi bermain dengan uang apalagi berkaitan dengan APBD. Pernyataan lugas dan arahan Presiden Joko widodo itu disampaikan di Istana Negara kepada sejumlah Kepala daerah  beberapa waktu lalu (di kutip dari Sindow dan wartawan jurnal SSN di istana -medio 30/5/2022). 

“ berkaitan dengan korupsi ,Kolusi dan Nepotisme takut semua pada Oprasi Tangkap Tangan (OTT) , ya jangan ambil uang, tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa apa ,” Tegas Jokowi. 

Foto Bersama Penyerahan Dana APBD 10 M Ke Bank Sinarmas

PLT Walikota Baubau / Kepala BPKD / Direktur Sinarmas

Red- Baca media, SSN “ Dugaan Putar Putar Uang  Anggaran Belanja Pendapatan Daerah  (APBD) Pemkot Baubau  “bocor “  Dugaan bagi bagi dana  pada Lima  Bank yang didepositikan mengambil  keuntungan bunga  Bank itu keluar dari regulasi  aturan bahkan  masuk kategori bunga haram riba Dugaan Korupsi  berasal  dari uang rakyat melalui anggaran  APBD .

Pihak Relawan GKC-Jokowi  meminta kepada institusi penegakan hukum segera lakukan penyelidikan terkait “ Dugaan Putar Putar Bunga Bank Dana APBD 100 Miliar Lebih“  Kejahatan ini diduga melibatkan unsur Pejabat Pemkot Baubau , oknum pejabat Bank Sultra sebagai penyimpan mengendap  dana tersebut  juga oknum Pejabat Walikota sebagai Kuasa Penguna Anggaran (KPA) harus bertangung jawab terhadap kebocoran dana APBD. 

Dugaan deposit tersebut “ usut punya usut  “ padahal kejar bunga Bank lantas kalau 50 Miliar dana APBD itu jatah bunganya bisa 1,5 M perbulanya masuk kantong oknum pejabat. “  Bunga Bank  asal dari anggaran  APBD untuk tujuan kepentingan tertentu kelompok, pribadi atau korporat  itu haram hukumnya sebab keluar dari regulasi dan payung hukum atau Perwali yang mengatur pada dana kasda  APBD Pemkot 100 Miliar lebih yang dipindahkan dari rekening Bank Sultra BPD Baubau

Menurut Ketua Relawan Jokowi GKC yang juga  jurnalis senior ini kepada  awak media SSN  sangat di sayangkan moment foto-foto barang bukti tersebut yang dibocorkan melalui akun fecebook dari narasumber sudah diketahui oleh public dimana dalam postingan foto kebangaan tersebut ada tiga oknum terlihat Pejabat Pemkot PLT wali kota Baubau, pejabat BPKAD dan pejabat direktur Bank Sinar Mas sambil memperlihatkan memegang surat MoU  yang diduga diberikan 10 M itu pengakuan dari Kepala BPKAD Pemkot Baubau kepada wartawan SSN

Pasalnya saat itu, oknum pejabat walikota PLT Baubau  inisial MN itu kan belum definitive terlihat  dalam foto tersebut bersama  Kepala BPKAD, inisial YW  turut bersama pada dugaan skandal KKN putar putar bunga uang dana  dari APBD 100 Miliar lebih  juga hadir Direktur Bank Sinar Mas  inisial ,WM

Mengherankan  para oknum pejabat  berani main main pada uang APBD mereka pikir itu dana 100 M lebih  itu uang  pribadi atau uang Bapaknya dan mamanya yang mengendap  dari Bank Sultra Baubau , itu uang  dari APBN DAN APBD berasal dari upeti rakyat lantas mau dibungakan ke Lima Bank lain itu perbuatan konyol keserkahan berlebihan sama saja menyerahkan bukti mereka  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) anti rasua  

Dikeluhkan oleh  salah satu oknum Pejabat Bank Sultra padahal menjelaskan ke wartwan SSN , bunga Bank kami BPD  bisa sampai 4 %  selama ini kami berbeda dengan bank lainya belum lagi pihak Pemkot Baubau meminjam dana di kas kami  Bank Sultra  BPD Baubau  itu 196 Miliar itu kami bantu  

, “ kok masi juga mau pindahkan 50 Miliar dana APBD ke Bank Lain sementara pihak kami Bank Sultra Baubau telah meminjamkan dana sebesar 196 Miliar yang katanya untuk kelanjutan proyek jalan lingkar yang mandek  , “ ungkap  oknum pejabat Bank Sultra yang meminta namanya jangan disebutkan pada medio berita versi ke Dua ini , “Putar Putar Dana APBD”  

Masuk kategori  Perbuatan Melawan Hukum  dugaan Korupsi keluar dari regulasi perbendaharaan negara yang uang tersebut  berasal dari APBN atau APBD.   

“ kalau tujuanya para oknum tersebut untuk mengeruk keuntungan melalui grtifikasi kejar bunga  Bank tidak jelas peruntukan buat apa bunga uang APBD itu bisa bahaya menyulut amarah rakyat bisa mengamuk masyarkat terkhususnya Kota Baubau tentu mereka  mempertanyakan hak mereka , kenapa sampai bocor  itu kan APBD  asalnya dari uang rakyat yang di simpan itu haram hukumnya di korupsi apalagi diputar-putar jadi bunga Bank  ,“ tegas  , Djery Lihawa

Dengan jumlah cukup besar masing masing penerima mulai dari Bank suwasta, Bank Sinar Mas diduga 10 Miliar,Bank BRI, 10 Miliar, Bank Mandiri 10 Miliar, Bank BNI 10 Miliar  dan Bank  BTN , 10 Miliar ini para para Bankir tersebut sebagai penerima bisa kena OTT oleh KPK turut menerima , “ Putar putar bunga dana anggaran APBD Pemkot Baubau. Dan telah jelas kejahatan  dugaan korupsi secara berjamaah keluar dari regulasi dan sangatlah berani para oknum Pejabat Pemkot lawan aturan keluar dari regulasi aturan perbendahraan Negara dan perbendaharaan Daerah  

“ kami menduga kasus ini akan banyak yang terseret dalam pusaran ini mulai dari Pejabat Bank Sultra yang telah mengendapkan  dana tersebut akan jadi saksi pejabat Bank lainya yang menerima pemindahan rekening masuk dugaan kategori money laundryTPPU, gratifikasi , “ imbuhnya

Lanjut Ketua GKC-Jokowi para oknum pejabat  Birokrasi Pemkot Baubau yang diduga terlibat ini bentuk topeng ikut menjadi mafiah perbankan “ putar-putar Bunga uang APBD “  ini bisa dipastikan akan menjadi permasalahan hukum yang akan dibidik oleh tim penyidik “Komisi Pemberantasan Korupsi “ (KPK).

Oknum Pejabat BPKAD Pemkot inisial, YW kepada SSN mengatakan dalam keteranganyadaripada dana tersebut lama mengendap di Bank Sultra 100 Miliar lebih baik kita tarik dan menyehatkan  Bank –Bank  lain dana  50 Miliar tersebut  kita bagi bagi  deposit  dan bunganya itu bisa kita  peruntukan untuk lainya.

, “ kita punya  perjanjian ke Bank Bank tersebut dari 6 bulan sampai satu tahun dan bank-bank ini kita perlu bantu mereka  para Bank juga yang bermohon ke Pemkot BPKAD  ,” tuturnya

Pertanyaanya adalah, oknum  Pejabat  BKPAD dan oknum  PLT  Walikota Baubau inisial MN saat itu, yang turut bersama sama memberikan dana puluhan miliar ke Bank Bank tersebut , apakah para pejabat Pemkot ini kerja sebagai Pejabat Bank Indonesia ( BI ) atau kerja di Bank Dunia !!?,,  beranisekali  campuri urusan menyehatkan Bank seperti Bank BUMN dan Suwastinisasi , sementara mereka ini adalah Pejabat  Eksekutif Birokrasi Pemerintahan ASN, sebagaimana penjelasan kepala BPKAD, YW kepada  wartawan SSN bahwa  Bank-Bank  tersebut butuh di bantu anggaran  dana APBD Pemkot Baubau

Dana yang mengendap di Bank Sultra tersebut berasal dari  uang APBD dan APBN  yang telah jelas regulasinya meskipun itu  lama mengendap di Bank Sultra tentu mekanisme dan regulasinya harus jelas sesuai aturan kalau memindahkan rekening tersebut tentu telah diharam  kalau mengejar bunga Bank

“ . seharusnya para penegak hukum panggil para oknum pejabat yang diduga  terlibat perilksa mereka pada bukti awal ini , “aneh dasar otak korup , memangnya dana APBD/APBN  tersebut milik pribadi atau milik keluarganya dana ini milik Rakyat yang harus di pertangung jawabkan  sesuai payung hukum dan regulasi  , “  tegas  , Djery Lihawa    

Perlu diketahui dana yang berasal dari uang rakyat melalui APBN dan APBD ini cukup fantastis sebesar 100 Miliar lebih yang selama ini mengendap dan tersimpan dalam brankas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kota Baubau yang dikelola tidak transparansi sehingga  aroma bau tak sedap itu bocor dan membuat panik kalangkabut  para oknum pejabat Pemkot  Baubau termasuk beberapa oknum pejabat di Bank Sultra

Peringatan ! dugaan putar putar bunga uang yang berasal dari dana APBD inipun di pertegas oleh Direktur Jendral ( Dirjen) Bina Keuangan Daerah( Keuda) Kemendagri , Moechammad Ardian dalam konprensi Persnya didepan awak media beberpa waktu lalu mengatakan  kalau ada dana kas APBD 100 di proyeksikan belanja kedepan cukup dengan 30 sesuai regulasi sementara yang 70 itu bisa di depositokan untuk menjaga kas daerah dan kebutuhan belanja lainya Sesuai kebutuhan tentu melalui regulasi aturan payung hukum

Peruntukan  harus jelas tentu melalui mekanisme aturan juga  perbendaharaan negara dalam rangka menjaga kas dearah. Dirjen keuangan ini pun menuturkan , yang salah  tidak diperbolehkan jangan sampai dana pemda APBD dengan jumlah yang cukup besar disimpan di perbankan hanya untuk mendapatkan Bunga Uang  

“ itu yang salah. Dalam rangka menjamin kas, silakan. Tapi kalau tujuanya menyimpan uang di Bank dalam rangka mendapatkan Bunga Bank, mohon maaf itu keluar dari regulasi ,” tegas Dirjen Mendagri Keuangan ,Moechammad Ardian  

Dirjen pun mempertegas apalagi jika tujuanya mendapatkan saccess fee atas bunga uang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, menurutnya hal itu sudah keluar dari regulasi dan sudah masuk  “RANA PIDANA “ dugaan Perbuatan Melawan Hukum

“ kalau terbukti perpindahan rekening pemerintahan daerah kepada bank tertentu dengan tujuan bunga uang ,success fee atau sejenisnya kepentingan pribadi ini wilayah pidana dan rana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memotret ini apabila termonitor atau ada indikasi , maka oleh rekan rekan KPK akan melakukan upaya upaya sesuai ketentuan  peraturan berlaku, “ pungkasnya

Mengendus dugaan praktik putar putar  bunga uang dana APBD termasuk  anggaran APBN yang mengendap di Bank Sultra yang masuk dalam neraca  KASDA Pemkot  Baubau lalu terjadi  “ kebocoran” setelah di usut itu  mengendap 100 M lebih  lama di Bank Sultra lantas dipindahkan sejumlah 50 Miliar oleh oknum Pejabat Pemkot dengan alasan menyehatkan 5 Bank lainya

Padahal, para oknum Pejabat tersebut, setalah di cek , “ diduga adalah pemburu Bunga Bank “ dengan alasan menyehatkan 5 bank lainya. 

Hal ini dikatakan Pejabat BPKAD sendiri,” kan kita juga membantu  untuk menyehatkan Bank lain kita bagi bagi juga daripada mengendap di Bank Sultra sudah lama , ya kita bantu Bank lain hal ini juga kita telah kodinasi dengan BPK dan bukanya hanya Pemkot Baubau bisa melakukan ini tapi banyak juga di luar sana dan daerah di Sulawesi Tenggara juga bisa melakukan ini , “ ungkap Pejebat BPKD, Yulia Widiarti  

Kalau pernyataan Pejabat BPKAD tersebut menyehatkan bank tapi ada tujuan membungakan bunga Bank itu keluar dari regulasi tanpa payung hukum dan Perwali Pemkot Baubau ini merupakan  satu bukti  masuk dugaan KORUPSI,   “ seperti yang dikatan  Bpk Presiden , Joko Widodo, bahwa “ jangan lagi angaran  APBD memakai pola pola lama “ dan hati hati pada pemakaian  yang bersumber  dari anggaran APBN/ APBD,” pungkas Ketua GKC-Jokowi Djeri Lihawa   

Ketua Relawan  Galang Kemejuan Center Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Besar Santri Bela Negara Le-bikraf –NU sebagai Jurnalis senior, Djery Lihawa  mengancam akan membuat laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dekat terhadap dugaan kasus ini

“ kami tidak main maian jangan biarkan  dugaan kasus ini mengendap seperti dana  APBD Pemkot 100 M itu, kami telah  mengatongi dua alat bukti yang menguatkan serta saksi dari Pejabat Bank Sultra sendiri yang kami duga  terlibat  mengetahui aliran dana APBD Pemkot Baubau  yang akan dipanggil oleh penyidik  KPK saksi  kunci guna pemeriksaan awal dimintai keterangan setalah laporan resmi kami layangkan ke “ KPK  BADAN  ANTIRASUA” untuk  selanjutnya kalau terbukti saksi  tersebut  bisa menjadi tersangka atau tururt serta  “ ungkap Jurnalis senior   

Para oknum pejabat diduga kuat  turut masuk dalam skandal Perbuatan Melawan Hukum ( PMH )  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)  berdasarkan  UU No 20 tahun 2001 Tanggal 21 November  2001 perubahan atas undang undang Nomor 31 tahun tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun 199- Jo 20 dimana menjelaskan terkait Oprasi Tangkap Tangan (OTT) dengan penjara 20 tahun maksimal seumur hidup dan denda puluhan miliar

Menerima uang haram  mengendapkan dana dari hasil “KORUPSI “ itu sama sangsi hukumanya dengan si oknum pejabat  pemberi dan penerima apalagi oknum pejabat yang terlibat mengendapkan dana akan dikenai sanksi hukum berat  turut mengetahui dana haram Korupsi , ingat “ dugaan  sanksi  pada “KORUPSI”  itu sangat berat hukumanya serta sangsi  pada moralitas  hukum sosial  masayarakat akan menilai muncul  Jargon “tagline public” akan di cap   sebagai pejabat  “KORUP”  dan mantan pejabat  “KORUPSI “ telah bebas menjalani masa penjaranya   

Alhasil, dari dugaan  hasil dana korup itu dibagi- bagi demi mengutungkan pribadi ,kelompok , korporat  menerima suap ,gratifikasi ,menyalahgunakan kewenangan Jabatan tentu penyidik KPK antirasua akan bertindak adil dan proporsional dalam  penyelidikan  dan penyidikan jika ada laporan resmi dan dua alat bukti yang menguatkan.

Mantan aktifis 98 itu yang dekat dengan masyarkat arus bawa mengingatkan  urusan kepenegakan hukum bukan urusan Jurnalis dan setiap warga negara berhak melaporkan jika ada indikasi perbuatan melawan hukum apalagi dugaan korupsi. Pemberitaan jurnalis itu adalah dugaan bukti awal sesuai aturan UU Pers dan Etika Jurnalis akurat dan tentu by data dan terkonfirmasi kepada sumber.

Dalam tugas jurnalistik  wartawan  di lindungi oleh Undang Undang telah ada MoU antara dewan Pers ( Wartawan) bersama Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kapolri  “stop kriminalisasi Pers  dan Diskriminasi Jurnalis “  menghalang-halangi pemberitaan Pers karya jurnalistik bagi oknum pejabat atau siapapun yang menghalangi pemberitaan karya Jurnalistik itu  bisa kena sangsi dilaporkan ke penyidik Polri  dan sangsi denda 500 juta  juga  penjara jika menghalangi para Pers wartawan dalam mencari berita    

Dalam kasus dugaan Korupsi APBD ini para oknum pejabat Pemkot  serta oknum pejabat Bank Sultra yang diduga terlibat mengendapkan dana APBD  100 Miliar lebih kami akan laporkan ke KPK , para oknum Bank Sultra bisa terseret kena  dugaan  sangsi TIPIKOR  dan diduga telah  menghalangi pemberitaan Pers.  Dan urusan kasus ini ada Dua Laporan satu ke ke penyidik Polri  terkait dugaan menghalangi pemberitaan Pers oleh oknum Pejabat Bank Sultra  dan satunya lagi  terkait Dugaan KORUPSI dana APBD Pemkot Baubau ke penyidik KPK atau ke penyidik Jaksa Agung    

 “ kita tunggu saja laporan resminya dari kami Relawan GKC-Jokowi ke KPK dalam waktu dekat ini , “  tutur Ketua GKC-Jokowi Sultra  yang juga  Ketua Sulawesi Besar SBN-Le-Bikraf-NU ( Santri Bela Negara Lembaga Bina Kreatif -NU) yang kerap mengkritisi  pemerintah serta peran membantu Bapak Presiden Joko Widodo  mengemban tugas dalam fungsi pengawasan di Daerah demi membangun Negara dan Bangsa untuk kesejahteraan rakyat (Ar/Tim/SSN).      

Follow Us