Layanan Internet Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Bali pada hari Minggu, namun Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa beberapa aspek peluncurannya di Indonesia masih dalam peninjauan. Ini termasuk masalah yang terkait dengan pusat operasi jaringan (NOC) dan perpajakan.
“Untuk menjaga persaingan yang sehat di antara semua operator seluler, kementerian dengan cermat memeriksa berbagai aspek pengenalan Starlink,” kata Setiadi saat konferensi pers di Pusat Media World Water Forum (WWF), Minggu.
Isu-isu yang diteliti antara lain penetapan NOC, standar layanan pelanggan, dan kebijakan perpajakan, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan. Setiadi menegaskan, seluruh operator internet termasuk Starlink harus memenuhi kewajiban perpajakannya.
Salah satu hal penting yang sedang dibahas oleh pemerintah Indonesia adalah memastikan bahwa NOC Starlink beroperasi di dalam yurisdiksi negara. Menteri Budi sangat waspada terhadap kemungkinan NOC lepas pantai dieksploitasi untuk kegiatan terlarang seperti perjudian online dan pornografi.
Pemerintah berkeras agar NOC tersebut berada di Indonesia agar regulator dapat mengambil tindakan langsung jika Starlink melanggar peraturan dalam negeri. Dia mengatakan, meski secara teknologi Starlink dapat mengatasi kekurangan jangkauan internet Indonesia, kedaulatan negara tidak boleh dikompromikan.
Budi menambahkan, pihaknya juga tidak ingin penyedia layanan Internet Starlink menguasai pasar dan mengabaikan tanggung jawabnya. Satelit yang bergerak ke negara lain juga dikhawatirkan akan mengancam data pengguna dalam negeri.
“Ini berbahaya (terkait data pengguna domestik) karena satelit yang pindah ke negara lain dapat mengakses data kami, dan tentu saja, kami tidak ingin hal itu terjadi. Jadi, mari kita bekerja sama dan mencari dukungan. Kami tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar, mengabaikan perlindungan warga negara kami, terutama mereka yang membutuhkan layanan dan akses kami,” kata Budi.
Penyedia internet lokal mengandalkan stasiun transceiver pangkalan untuk mengirimkan sinyal dan tidak dapat menjangkau pulau-pulau terluar karena jangkauannya yang terbatas. Menurut Budi, satelit Starlink yang tetap berada di orbit rendah akan membantu mereka menghadirkan internet yang lebih cepat dengan jangkauan nasional.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dari lebih dari 10.000 klinik di seluruh tanah air, masih ada sekitar 2.700 yang tidak memiliki akses internet. “Internet dapat membuka akses pelayanan kesehatan yang lebih baik karena komunikasi antar daerah dikatakan lebih mudah, sehingga pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara real-time atau up to date,” katanya.
Indonesia di bawah Jokowi telah mendorong pengembangan sektor teknologi digital dan informasi, yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 pemerintah. Negara ini berharap menjadi salah satu dari lima ekonomi teratas dunia dengan PDB hingga $9 triliun, tepat satu abad setelah meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda.
